Artikel

Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PTPN III Dukung Uji Kompetensi Wartawan PWI-Kementerian BUMN di Aceh

×

Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PTPN III Dukung Uji Kompetensi Wartawan PWI-Kementerian BUMN di Aceh

Sebarkan artikel ini
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin menutup UKW Angkatan XVII di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 29 Desember 2023. (Foto Abdul Hadi/PWI Aceh)
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin menutup UKW Angkatan XVII di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 29 Desember 2023. (Foto Abdul Hadi/PWI Aceh)

Habanusantara.net – Dalam sebuah upaya mendukung peningkatan profesionalisme wartawan di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III bersama Forum Humas BUMN memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang berlangsung selama dua hari, 28-29 Desember 2023 di Hotel Hermes, Kota Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program PWI-Kementerian BUMN yang bertujuan menciptakan wartawan yang profesional dan berakhlak.

Pelaksanaan UKW di Provinsi Aceh menjadi sorotan utama, diikuti oleh 24 peserta dari berbagai jenjang muda wartawan. Seleksi ketat dilalui para peserta sebelum mereka memasuki Ballroom Lampineung Hermes Palace Hotel Banda Aceh, tempat berlangsungnya UKW. Dengan tema “Menciptakan wartawan profesional dan berakhlak,” kegiatan ini menjadi tonggak awal dari serangkaian UKW yang akan diselenggarakan di tiga provinsi secara serentak, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.

Pentingnya UKW sebagai sarana untuk mengukur kompetensi wartawan tidak hanya diapresiasi oleh PWI Pusat, namun juga mendapat dukungan langsung dari Kementerian BUMN dan dua perusahaan BUMN besar, BSI dan PTPN III. Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan tersebut pada acara pembukaan, “Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan UKW yang didukung oleh Kementerian BUMN, dalam hal ini BSI dan Perkebunan Nusantara III, para pesertanya lulus semua dan menambah jumlah wartawan bersertifikat kompetensi.”

Diketahui bahwa kegiatan UKW ini menjadi yang pertama dari tiga provinsi yang diselenggarakan secara serentak. Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menyoroti tingginya minat wartawan Aceh dalam mengikuti UKW ini. Menurutnya, dari 343 wartawan di Aceh, sebanyak 219 di antaranya telah memperoleh sertifikat kompetensi. “Di Aceh, kecenderungan wartawan yang mengikuti UKW ini sangat tinggi, sehingga tinggal 124 wartawan anggota PWI Aceh yang belum bersertifikat UKW,” ujarnya, pada Kamis, 28 Desember 2023.

Pelaksanaan UKW di Aceh bukan hanya menjadi ajang untuk menguji kompetensi wartawan, namun juga memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan 19 tahun Tsunami Aceh. Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. H. Iskandar, menyampaikan pentingnya peran media dalam kehidupan berdemokrasi. “Media adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi untuk menghubungkan masyarakat dengan pemimpinnya,” katanya.

Lebih lanjut, Marzuki menegaskan bahwa hubungan antara pers dan pemerintah adalah simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Pers, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. “Sangatlah penting bagi pemerintahan mana pun untuk memiliki hubungan baik dengan pers dan para wartawan, agar dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dan mengontrol pemerintahan dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan,” tegasnya.

Selain perwakilan dari pemerintah, CEO BSI Regional Aceh, Wisnu Sunandar, turut menjadi narasumber dalam acara UKW tersebut.
Selain perwakilan dari pemerintah, CEO BSI Regional Aceh, Wisnu Sunandar, turut menjadi narasumber dalam acara UKW tersebut.

Selain perwakilan dari pemerintah, CEO BSI Regional Aceh, Wisnu Sunandar, turut menjadi narasumber dalam acara UKW tersebut. Wisnu menyatakan bahwa BSI Aceh selama ini telah menjalin hubungan baik dengan PWI Aceh dan sangat mendukung kegiatan UKW. “Kami sangat mendukung kegiatan UKW ini. Sebagaimana juga inline dengan apa yang dilakukan oleh kantor pusat Bank Syariah Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan acara ini,” ungkapnya.

Menurut Wisnu, kegiatan UKW ini dapat meningkatkan kompetensi wartawan dalam mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan inovasi. Dengan demikian, wartawan dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia berharap bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan narasi positif dan konstruktif, serta turut berkontribusi dalam memajukan Aceh. “Semoga bersama-sama kita bisa membuat Aceh yang lebih maju dan sejahtera bagi rakyatnya,” tutup Wisnu sebagai CEO BSI Regional Aceh.

Dukungan penuh dari BSI, PTPN III, dan Kementerian BUMN terhadap kegiatan UKW ini menjadi langkah positif dalam membangun kapasitas wartawan Indonesia, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai penjaga demokrasi dan pilar keempat dalam sistem demokrasi. Semoga kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menciptakan jaringan wartawan yang kompeten dan profesional.

Peserta UKW PWI Aceh Angkatan XVII Lulus 100 Persen

Akhirnya, pada penutupan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Aceh Angkatan XVII yang berlangsung di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, selama dua hari, 28-29 Desember 2023, secara resmi T. Haris Fadhillah, Koordinator Tim Penguji, mengumumkan semua peserta yang berjumlah 24 orang lulus 100 persen.

Selain itu, T. Haris Fadhillah, Koordinator Tim Penguji, menegaskan bahwa pencapaian tersebut murni berasal dari kemampuan peserta tanpa adanya intervensi atau tekanan eksternal. “Hasil yang luar biasa ini betul-betul karena kemampuan peserta, bukan karena ada intervensi dari Ketua PWI atau ada yang menekan penguji. Ini murni prestasi peserta,” ujarnya, disambut dengan aplaus meriah dari peserta dan tim penguji. Jum’at, 29 Desember 2023.

Pengurus PWI Aceh bersama tim penguji UKW Angkatan XVII PWI Aceh foto bersama dengan wartawan Muda yang dinyatakan kompeten pada penutupan UKW yang difasilitasi PWI Pusat berkolaborasi dengan Kementerian BUMN di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat, 29 Desember 2023. (Dok PWI Aceh)
Pengurus PWI Aceh bersama tim penguji UKW Angkatan XVII PWI Aceh foto bersama dengan wartawan Muda yang dinyatakan kompeten pada penutupan UKW yang difasilitasi PWI Pusat berkolaborasi dengan Kementerian BUMN di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat, 29 Desember 2023. (Dok PWI Aceh)

Prestasi luar biasa ini tidak hanya menjadi kebanggaan PWI Aceh, tetapi juga memberikan dampak nasional yang signifikan. Haris mengungkapkan bahwa dengan kelulusan 24 peserta, secara nasional telah ada 18.224 wartawan anggota PWI yang terkompeten di semua jenjang (Muda, Madya, Utama). Angka ini mencerminkan komitmen PWI dalam meningkatkan standar kualitas jurnalistik di Indonesia.

PWI Pusat, sebagai fasilitator utama, menyelenggarakan UKW ini dengan dukungan besar dari Kementerian BUMN. Tak kalah penting, peran Bank Syariah Indonesia (BSI), PTPN III, dan Forum Humas BUMN sebagai sponsor turut memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan acara ini. Selain di Aceh, kolaborasi serupa juga terjadi di NTT dan Sulut, menunjukkan sinergi positif antara PWI dan BUMN dalam pengembangan kualitas wartawan di Indonesia.

Pembukaan resmi UKW Angkatan XVII PWI Aceh dilaksanakan pada 28 Desember lalu, yang juga bersamaan dengan dimulainya kegiatan serupa di dua provinsi lainnya. Sayid Iskandarsyah, Sekjen PWI Pusat, menjadi pembuka acara dan menegaskan pentingnya UKW sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi wartawan di tanah air. “Kami ingin mencetak wartawan yang bukan hanya memiliki pengetahuan mendalam tetapi juga menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujarnya.

Perjalanan UKW Angkatan XVII PWI Aceh diisi dengan berbagai aspek uji kompetensi, mengukur pemahaman peserta terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers, dan Kode Etik Perilaku Anggota PWI. Proses evaluasi yang ketat dijamin memberikan hasil yang objektif dan akurat.

Sementara, Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PWI Pusat, Kementerian BUMN, serta sponsor-sponsor yang telah mendukung terselenggaranya UKW ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga melihat para peserta UKW Angkatan XVII PWI Aceh berhasil meraih lulusan 100 persen,” ungkapnya.

Selain itu, Nasir memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah melewati ujian dengan baik. “Sejak awal saya sudah berkeyakinan kalau kawan-kawan bisa kompeten karena kalian memang wartawan yang selama ini bekerja secara profesional di media masing-masing,” katanya dengan rasa bangga.

Namun, Nasir juga menegaskan bahwa keberhasilan ini membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi para wartawan. Dengan status sebagai wartawan kompeten, diharapkan mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers, dan Kode Etik Perilaku Anggota PWI.

“Seorang wartawan kompeten yang melakukan pelanggaran tentu sanksinya akan lebih berat,” tegas Nasir.

Dalam laporannya, Nasir memberikan informasi bahwa jumlah anggota PWI Aceh hingga akhir Desember 2023 mencapai 467 orang. Dengan selesainya UKW Angkatan XVII, jumlah anggota PWI Aceh yang telah terkompeten mencapai 367 orang, terbagi dalam jenjang Utama sebanyak 46 orang, Madya sebanyak 78 orang, dan Muda sebanyak 243 orang.

Kesuksesan UKW Angkatan XVII PWI Aceh juga menjadi hasil kerja maksimal dari tim penguji dan tim kepanitiaan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Nasir menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas sehingga acara berjalan sesuai dengan rencana dan agenda yang telah ditetapkan.

Terakhir ia menegaskan, dengan pencapaian yang luar biasa ini, PWI Aceh semakin meneguhkan posisinya sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan di Indonesia. Prestasi ini bukan hanya membanggakan bagi PWI Aceh tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh wartawan di tanah air untuk terus mengembangkan kemampuan dan mematuhi etika jurnalistik.

Revitalisasi Peran Pers dalam Masyarakat di Era Digital

Pada dasarnya, dalam era informasi yang terus berkembang, peran pers tidak hanya sekadar mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi katalisator perubahan sosial. Pers, atau media massa, memiliki peran sentral dalam memotret dinamika masyarakat dan membentuk pandangan kita terhadap dunia. Hal ini tidak terlepas dari definisi hukum pers yang mengatur kegiatan jurnalistik sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa.

Menurut Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, pers bukan hanya sekadar alat informasi, tetapi juga melibatkan kegiatan jurnalistik yang mencakup proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media, seperti cetak, elektronik, dan saluran lainnya. Definisi ini memberikan fondasi hukum bagi peran pers yang mencakup lebih dari sekadar memberikan informasi.

Pers memiliki tiga fungsi utama dalam masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Harold D. Lasswell dan Charles R. Wright. Pertama, sebagai “Alat Pengamat Sosial,” pers menjadi pengawas yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi objektif mengenai peristiwa-peristiwa terkini. Kedua, sebagai “Alat Sosialisasi,” pers berperan dalam mentransfer nilai-nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, sebagai “Alat Korelasi Sosial,” pers memiliki potensi untuk menyatukan berbagai kelompok sosial dengan menyebarkan beragam pandangan dan mencapai konsensus.

Namun, peran pers tidak terbatas pada fungsi-fungsi tersebut. Di era modern, pers juga berfungsi sebagai penjaga kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Mereka mengawasi pemerintah, memberdayakan masyarakat dengan informasi yang relevan, membentuk opini publik, dan memainkan peran vital dalam masyarakat demokratis.

Tidak dapat diabaikan peran media sosial yang telah merubah lanskap pers. Media sosial memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat, memberikan dimensi baru pada cara informasi disajikan, dan menciptakan tantangan baru terkait etika dan integritas.

Dalam konteks ini, pers harus menavigasi dengan bijak dalam pemanfaatan media sosial. Sementara memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait penyebaran informasi palsu, privasi, dan kontroversi. Pers perlu menjaga integritasnya sambil tetap memanfaatkan potensi positif media sosial dalam memberikan suara kepada yang tidak terdengar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Dalam konteks regional, pers memainkan peran yang krusial dalam menyambungkan pemerintah dengan masyarakat. Termasuk dalam membantu menyampaikan informasi kebijakan dan program-program pembangunan di Provinsi, serta kabupaten/kota agar dapat diterima masyarakat secara jelas dan berimbang.

Wartawan, sebagai agen perantara, tidak hanya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetapi juga penyeimbang informasi. Hal ini sangat penting agar berbagai informasi dari pemerintah yang diterima masyarakat seimbang, dapat mengena, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Dalam menghadapi dinamika informasi dan teknologi, revitalisasi peran pers menjadi suatu keharusan. Pers harus mampu beradaptasi dengan perubahan, memanfaatkan teknologi untuk mencapai lebih banyak audiens, dan tetap mempertahankan standar etika jurnalistik.

Kehadiran digital juga membuka peluang baru bagi pers untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat. Forum diskusi online, polling, dan partisipasi langsung melalui platform digital dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses jurnalistik. Namun, pers harus tetap berhati-hati terhadap risiko informasi palsu dan menjaga integritasnya di era digital.

Selain itu, peran pers tidak hanya terbatas pada mencatat sejarah tetapi juga sebagai pengaruh kuat dalam membentuk arah peradaban kita. Keberhasilan pers terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan, mempertahankan standar etika, dan tetap menjadi suara yang membimbing dan membangun masyarakat.

Dengan menjaga peran kritisnya dalam menyambungkan pemerintah dan masyarakat, serta menghadapi tantangan dan peluang di era digital, pers dapat terus menjadi kekuatan positif yang membentuk peradaban dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Mengungkap Esensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan: Menegakkan Kualitas, Etika, dan Kemerdekaan Pers

Melansir dari akun resmi Dewan Pers, hari ini banyaknya polemik yang melibatkan gugatan terhadap Dewan Pers terkait peraturan sertifikasi dan verifikasi media, penting untuk memahami urgensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dalam konteks media dan kewartawanan. Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017, membawa enam tujuan SKW yang seharusnya membuka wawasan mengenai perlunya sertifikasi ini.

Pertama, SKW bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa produk jurnalistik adalah karya intelektual yang dihasilkan melalui proses yang serius, berdasarkan fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin ini menunjukkan bahwa wartawan harus menjalani uji kompetensi untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan standar profesionalisme yang tinggi.

Kedua, SKW menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Ini menyoroti pentingnya ukuran objektif dalam menilai kontribusi wartawan dalam lingkungan kerja mereka. Melalui SKW, perusahaan dapat memastikan bahwa wartawan di berbagai tingkatan—muda, madya, atau utama—memenuhi standar tertentu sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Tujuan ketiga SKW adalah menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. Ini menunjukkan bahwa melalui sertifikasi ini, Dewan Pers berusaha untuk memastikan bahwa wartawan memiliki pengetahuan etika dan hukum yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas. Hal ini penting untuk menjaga independensi pers dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, SKW bertujuan menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. Ini menegaskan bahwa produk jurnalistik bukan hanya sekadar informasi tetapi juga merupakan hasil karya intelektual yang harus dihargai dan dijaga. SKW menjadi sarana untuk memastikan bahwa wartawan diakui sebagai profesional yang menghasilkan karya intelektual yang bernilai.

Kelima, SKW memiliki tujuan untuk menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penolakan terhadap suap, imbalan terkait berita, dan plagiat. Pencabutan kartu kompetensi menjadi konsekuensi langsung apabila wartawan terbukti melakukan pelanggaran ini. Dengan demikian, SKW tidak hanya melindungi wartawan sebagai individu tetapi juga menjaga integritas profesi secara keseluruhan.

Terakhir, keenam, SKW bertujuan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. Ini menegaskan bahwa wartawan bukan hanya pekerja atau buruh, tetapi mereka memiliki posisi vital dalam newsroom yang harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai tingkatannya. Posisi strategis ini juga mempengaruhi proses promosi dan pemecatan, yang harus memperhitungkan kompetensi wartawan.

Dalam kaitannya dengan verifikasi media, SKW juga memegang peran penting. Pemimpin redaksi dan penanggung jawab media harus memiliki kompetensi utama, sedangkan wartawan dalam newsroom juga diharapkan memenuhi standar tertentu. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab media dalam membangun dan membentuk opini publik. SKW menjadi alat untuk menyaring wartawan yang sungguhan dari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi atau melakukan praktik-praktik tidak etis.

Proses Uji Kompetensi Wartawan (UKW) juga membawa dampak positif dalam menyaring wartawan sejati dari mereka yang hanya mengaku sebagai wartawan. Penggunaan UKW sebagai proses berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pengujinya menjadi penting, terutama bagi wartawan di media-media kecil di kota maupun daerah tingkat dua yang mungkin kurang mendapatkan pelatihan.

Pentingnya UKW juga tercermin dalam pemahaman etika dan hukum terkait pers. Mulai dari sikap profesional terhadap narasumber, konfirmasi fakta, hingga sikap independen dan berpihak pada kepentingan publik menjadi bagian integral dari ujian kompetensi. Melalui proses ini, diharapkan wartawan dapat memahami dan menerapkan standar etika dan hukum yang tinggi dalam pekerjaan mereka.

Pentingnya SKW juga terlihat di tingkat lokal, seperti contoh satu kabupaten di Sumatra Utara yang menggunakan UKW untuk menyaring wartawan sungguhan dari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Hanya wartawan yang lulus dan kompeten yang dilayani oleh Humas, menciptakan lapisan perlindungan bagi masyarakat dari praktik-praktik tidak etis.

Sebagai kesimpulan, SKW bukan hanya tentang pemberian sertifikasi semata, tetapi merupakan upaya serius untuk menjaga integritas, etika, dan kualitas kewartawanan. SKW memposisikan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan profesi, dan menyaring wartawan sejati dari mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Melalui SKW, kemerdekaan pers dapat tetap terjaga, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan profesional.[SA]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close
error: