ADVERTORIAL

Kepala DP3AP2KB Ikuti Rakornas PP dan PA: Membangun Negeri untuk Perempuan dan Anak

×

Kepala DP3AP2KB Ikuti Rakornas PP dan PA: Membangun Negeri untuk Perempuan dan Anak

Sebarkan artikel ini
Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Cut Azharida, SH, mengikuti Rakornas PP dan PA) yang diikuti para Kepala Dinas PPPA tingkat Provinsi, Kepala Dinas PPPA tingkat Kabupaten/Kota dan Kepala UPTD PPPA se-Indonesia pada 30 – 31 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. FOTO/ DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH
Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Cut Azharida, SH, mengikuti Rakornas PP dan PA) yang diikuti para Kepala Dinas PPPA tingkat Provinsi, Kepala Dinas PPPA tingkat Kabupaten/Kota dan Kepala UPTD PPPA se-Indonesia pada 30 – 31 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. FOTO/ DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH

Habanusantara.net– Cut Azharida, SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PP dan PA) yang dihadiri oleh para Kepala Dinas PPPA tingkat Provinsi, Kepala Dinas PPPA tingkat Kabupaten/Kota, dan Kepala UPTD PPPA se-Indonesia.

Rakornas ini diselenggarakan pada tanggal 30-31 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat, dengan tema “Sinergi Membangun Negeri Untuk Perempuan dan Anak: Tantangan, Solusi, dan Praktik Baik”.

Menurut Cut Azharida, Rakornas ini memiliki tujuan penting dalam mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan dan tantangan yang terkait dengan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama dan upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan PPPA.

“Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda, itulah sebabnya Rakornas ini menjadi penting, untuk memberikan solusi terkait penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan,” ungkapnya di Banda Aceh pada Jumat (1/9/2023).

Ia menekankan bahwa perempuan yang berdaya dan terlindungi akan berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa, termasuk Kota Banda Aceh.

“Demikian pula, anak-anak yang memperoleh semua hak-hak mereka dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan akan tumbuh dan berkembang secara optimal, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tambahnya.

Secara nasional, Cut Azharida mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan masih lebih rendah daripada IPM laki-laki, dengan nilai sebesar 70,31 pada tahun 2022. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga masih memiliki perbedaan yang signifikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah, hanya mencapai 61,82%, sementara laki-laki mencapai 86,37%.

Selain itu, pemenuhan hak anak juga masih menjadi tantangan, dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2021 masih jauh dari target 100 poin dan lebih rendah daripada capaian tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Namun, Cut Azharida juga mencatat beberapa pencapaian positif, seperti penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta perkawinan anak.

Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti mendorong korban dan masyarakat untuk melaporkan kekerasan, memberikan layanan komprehensif lintas lembaga layanan, dan mencegah tindak pidana perdagangan orang.

“Hingga saat ini, kita telah menangani 56 kasus terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pemenuhan hak anak, termasuk 43 kasus KDRT terhadap perempuan dan 13 kasus lainnya terhadap anak. Oleh karena itu, masih ada tugas yang harus diselesaikan,” pungkasnya.

 

Komitmen Bogor 2023: Akselerasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Foto bersama perta Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) yang diikuti para Kepala Dinas PPPA tingkat Provinsi, Kepala Dinas PPPA tingkat Kabupaten/Kota dan Kepala UPTD PPPA se-Indonesia pada 30 – 31 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. FOTO/DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH
Foto bersama perta Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) yang diikuti para Kepala Dinas PPPA tingkat Provinsi, Kepala Dinas PPPA tingkat Kabupaten/Kota dan Kepala UPTD PPPA se-Indonesia pada 30 – 31 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat.
FOTO/DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH

Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) yang melibatkan para Kepala Dinas PPPA dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA dari seluruh Indonesia, telah berhasil merumuskan komitmen bersama dalam Komitmen Bogor 2023.

Komitmen ini menggambarkan tekad untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara komprehensif.

Cut Azharida, salah satu perwakilan Kepala Dinas PPPA, menjelaskan bahwa Komitmen Bogor 2023 yang ditandatangani oleh enam perwakilan Kepala Dinas PPPA memiliki potensi besar untuk mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua sektor pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tujuan utama adalah mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, sementara juga memenuhi hak-hak anak dan menjaga mereka dari eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah.

“Upaya ini akan berhasil jika dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, serta dapat diukur hasil dan kinerjanya,” ungkap Azharida.

Dalam Konteks Komitmen Bogor, Azharida mencatat beberapa indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program.

Ini mencakup Indeks Pembangunan Gender, Indeks Perlindungan Anak, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, prevalensi kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, prevalensi kekerasan terhadap perempuan, dan persentase perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan mendapatkan layanan komprehensif.

Azharida juga menekankan pentingnya dokumentasi praktek baik yang telah berhasil diimplementasikan di berbagai daerah. Menurutnya, dokumentasi ini dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain dalam mengembangkan strategi yang efektif, membangun pembelajaran berkelanjutan, dan merancang kebijakan serta program yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak.

“Diharapkan, pasca Rakornas ini, akan ada pembahasan lanjutan yang lebih rinci dan teknis untuk menguraikan langkah-langkah akselerasi kebijakan dan program PPPA agar lebih implementatif dan memberikan manfaat serta dampak yang langsung dirasakan oleh perempuan dan anak-anak Indonesia,” pungkas Azharida dengan optimisme.[Adv]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close