Habanusantara.net– DPRK Banda Aceh menilai tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang menghentikan truk berplat BL di Medan bukan hanya keliru, tapi juga bisa memicu kericuhan baru antar masyarakat Aceh dan Sumut.
Anggota DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, dengan lantang menyebut apa yang dilakukan Bobby sama sekali tidak pantas.
Ia mengingatkan bahwa persoalan plat kendaraan bukan urusan sepele jika dimainkan oleh seorang kepala daerah, karena bisa memancing sentimen dan membuka luka lama.
“Ini berbahaya. Jangan karena plat BL lalu dirazia, seolah-olah kendaraan dari Aceh ilegal. Di Aceh ribuan kendaraan plat BK masuk setiap hari, tak pernah kita ributkan. Ada yang milik orang Aceh, ada milik orang Sumut, semua biasa saja. Jadi jangan buat aturan sesuka hati,” tegas Rafur, Minggu, 28 September 2025.
Menurutnya, keberadaan kendaraan dengan plat berbeda antar provinsi adalah hal wajar. Yang terpenting, pajaknya tetap masuk ke negara.
“Plat itu hak perusahaan dan pemilik. Selama pajak dibayar sesuai aturan, tidak ada yang salah. Ini negara kesatuan, bukan kerajaan kecil. Jangan sampai kepala daerah berperilaku seolah bikin aturan sendiri,” ujarnya.
Rafur juga menyorot ucapan Bobby yang dinilai provokatif. Ia mengingatkan bahwa pernyataan semacam itu bisa memanaskan kembali hubungan Aceh–Sumut yang sempat tegang akibat persoalan pulau beberapa waktu lalu.
“Setelah masalah pulau, sekarang plat BL dijadikan bahan razia. Ini sama saja menyalakan api di tumpukan jerami. Jangan sampai rakyat jadi korban karena ucapan yang sembrono,” katanya.
Rafur menambahkan, Seharusnya Boby itu berterima kasih kepada masyarakat Aceh.
Menurutnya, hampir 70 persen aktivitas perekonomian warga Aceh berasal dari Medan, mulai dari kebutuhan pangan, belanja infrastruktur, hingga berbagai kebutuhan lain yang dipasok dari Sumut.
“Artinya, ekonomi Medan itu sebagian besar ikut dihidupkan oleh orang Aceh. Seharusnya Pemerintah Sumatera Utara itu bersyukur, menyejukkan, dan menjaga hubungan baik sebagai tetangga antarprovinsi. Bukan malah membuat gaduh,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Rafur menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya menyejukkan, bukan justru mencari persoalan baru.
“Kalau kepala daerah ikut memprovokasi, apa jadinya masyarakat di bawah? Kita tidak mau konflik lama terulang hanya gara-gara urusan plat kendaraan. Bobby harus sadar, ini Indonesia, bukan Sumut versi dia sendiri,” tutupnya.[is]
