ADVERTORIAL

DP3AP2KB Gelar Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

×

DP3AP2KB Gelar Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sebarkan artikel ini
Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Cut Azharida, SH, menyampaikan laporannya pada pembukaan pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan da nana di Hotel Seventeen, Banda Aceh, Rabu (12/7/2023). [Foto/Dok DP3AP2KB Kota Banda Aceh]

Habanusantara.net, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh telah mengadakan pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Seventeen, Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Cut Azharida, SH, dalam laporannya menjelaskan bahwa DP3AP2KB adalah pusat koordinasi lintas sektoral yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.

Visi dari lembaga ini adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak-anak memiliki martabat serta keluarga yang berkualitas sesuai dengan syariat Islam.

“Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, berbagai program telah dilakukan, termasuk peningkatan perlindungan perempuan dan anak, khususnya bagi korban kekerasan,” ungkap Cut Azharida.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Kota Banda Aceh. Hingga Juni 2023, berdasarkan data yang dicatat dan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, terdapat 79 kasus kekerasan, dengan 49 kasus melibatkan perempuan dan 30 kasus melibatkan anak-anak. Kasus tertinggi masih berasal dari lingkup domestik dan beberapa terjadi di ranah publik.

“Situasi ini memprihatinkan, dan perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Kota Banda Aceh,” tambahnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh telah mengambil langkah strategis untuk menangani masalah ini. Salah satu program strategis adalah membangun koordinasi lintas sektoral antara instansi vertikal, Satuan Kerja Pemerintah terkait, serta lembaga pemberi layanan baik dari pemerintah maupun masyarakat/komunitas.

“Tujuan dari program ini adalah memberikan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dengan fokus pada pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan perlindungan,” terang Cut Azharida.

Namun, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh UPTD PPA menghadapi keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan banyak kasus tidak dapat didampingi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan di komunitas, agar sistem layanan menjadi lebih efektif dan korban dapat memperoleh keadilan,” jelasnya.

Cut Azharida juga menekankan pentingnya manajemen kasus sebagai pendekatan yang tepat untuk merespons kompleksitas permasalahan perlindungan perempuan dan anak saat ini.

Masalah perlindungan perempuan dan anak bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang dapat mengintegrasikan layanan yang ada. Melalui manajemen kasus, penanganan masalah perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Atas dasar ini, pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi petugas UPTD PPA dan petugas layanan pendampingan perempuan dan anak diperlukan untuk memperkuat fungsi pengelolaan kasus yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan agar penerima manfaat dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi (Cekatan),” pungkasnya.[Adv]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close