Habanusantara.net- Dalam upaya mengatasi masalah stunting yang meresahkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh mengadakan diseminasi hasil audit kasus stunting.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin.
Amiruddin menyampaikan bahwa penanganan stunting harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Komitmen dan kerjasama semua pihak harus ditingkatkan guna mencapai hasil yang optimal, dengan harapan besar bahwa Kota Banda Aceh dapat terbebas dari kasus stunting.
“Kita harus memperkuat tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengakselerasi penurunan angka stunting,” katanya dalam acara yang berlangsung di Balai Kota Banda Aceh
Amiruddin juga menekankan pentingnya mencari penyebab dan solusi dalam penanganan stunting serta meningkatkan pemahaman di tingkat gampong atau desa. Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh untuk mengutamakan alokasi dana desa dalam penanganan stunting.
“Instruksikan di tingkat gampong bahwa penggunaan anggaran dana desa harus diutamakan untuk penanganan stunting,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Cut Azharida SH, menyatakan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai aspek.
Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya penanganan stunting.
“Komitmen dalam penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan DPMG, tetapi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan harus berkomitmen dan bekerja sama untuk mencapai hasil maksimal,” ujarnya.
Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden RI dalam PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Cut Azharida mengharapkan penurunan angka stunting di tahun 2023 ini dapat melebihi pencapaian tahun sebelumnya.
“Setidaknya penurunan angka stunting di tahun 2023 ini harus lebih besar daripada tahun sebelumnya,” katanya.
Cut Azharida menegaskan bahwa partisipasi semua pihak sangat diperlukan dalam intervensi yang bersifat spesifik dan sensitif terhadap masalah stunting. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, upaya penanganan dan penurunan angka stunting akan menjadi sia-sia.
“Percepatan penurunan angka stunting tidak akan terjadi tanpa keterlibatan semua pihak,” tandasnya.
Dalam rangka percepatan penanganan kasus stunting, berbagai langkah telah diambil, termasuk pembentukan tim audit, sosialisasi Audit Kasus Stunting (AKS), serta penurunan kasus resiko di tingkat kecamatan dan kota.
Selain itu, tim pendamping keluarga telah melakukan kunjungan lapangan ke kelompok sasaran, dengan melibatkan kepala puskesmas, dokter, tenaga teknis gizi (TTG), tenaga kesejahteraan sosial (PKB), dan tim pendamping keluarga di seluruh gampong.
Cut Azharida juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari aplikasi Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM), terdapat 2.654 keluarga yang berisiko stunting di Kota Banda Aceh. Mereka terdiri dari calon pengantin sebanyak 65 orang, ibu hamil sebanyak 957 orang, dan balita sebanyak 1.532 orang.
“Kita harus mengatasi risiko stunting pada calon pengantin, ibu hamil, dan balita,” tutupnya.
Semua pihak berharap bahwa melalui upaya yang serius dan kerjasama yang erat, Kota Banda Aceh akan berhasil mengatasi masalah stunting dan mencapai target yang lebih baik dalam penurunan angka stunting di masa depan.[Adv]
