Habanusantara.net– Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2025–2029 menjadi sorotan penting dari kalangan legislatif. Forum lima tahunan ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Sabang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas perencanaan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Samsul Bahri, menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan RPJM tidak bisa diukur hanya dari banyaknya program yang tercantum dalam dokumen, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
“Musrenbang ini jangan hanya menjadi agenda formalitas lima tahunan. Kita ingin dokumen RPJM ini benar-benar hidup dan membumi, menjawab kebutuhan masyarakat Sabang di semua lini — baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi kerakyatan,” ujar Samsul Bahri kepada media usai kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, DPRK Sabang berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan dijalankan secara efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat. Menurutnya, pengawasan yang kuat dari legislatif menjadi salah satu kunci agar hasil perencanaan tidak berhenti pada tataran konsep.
“Kita di DPRK tentu akan terus mengawal arah kebijakan ini agar sejalan dengan semangat pemerataan dan kesejahteraan. Jangan sampai ada program yang hanya indah di atas kertas, tetapi tidak terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.
