Aceh dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor agraris dan peternakan. Di tengah perkembangan ekonomi modern, masyarakat pedesaan Aceh mampu mempertahankan berbagai praktik ekonomi tradisional yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi fondasi kesejahteraan sosial. Salah satu praktik tersebut adalah adat mawah, sebuah sistem distribusi modal berbasis kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, mawah merupakan model yang bukan hanya relevan secara budaya, tetapi juga efektif menjawab persoalan struktural masyarakat desa.
Secara sederhana, mawah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal—biasanya pemilik hewan ternak—dengan pihak yang berperan sebagai pengelola atau pemelihara. Pola yang paling umum ditemukan adalah pemilik sapi atau kambing menitipkan ternaknya kepada keluarga lain untuk dipelihara. Pemelihara bertanggung jawab merawat hewan tersebut, memberi makan, menjaga kesehatan, serta mengusahakan agar ternak berkembang biak. Ketika hewan tersebut beranak atau telah cukup besar untuk dijual, hasilnya kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Pola pembagian ini sangat fleksibel; ada wilayah yang menganut sistem 1–1, yaitu satu bagian untuk pemilik dan satu untuk pengelola, sementara di daerah lain terdapat aturan adat 2–2 atau skema lain yang disesuaikan dengan kondisi ternak dan biaya perawatan.
