Habanusantara.net, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah aliran uang hasil judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi peredaran uang dari aktivitas ilegal tersebut yang diperkirakan mencapai angka yang sangat besar.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menghentikan peredaran uang di platform judi online yang diproyeksikan mencapai Rp981 Triliun pada 2024. Tanpa tindakan tegas, hampir Rp1.000 Triliun uang akan mengalir ke luar negeri, yang tentu saja akan merugikan negara.
“Data PPATK memproyeksikan peredaran uang di platform judi online mencapai Rp981 Triliun pada 2024 jika tidak dilakukan intervensi oleh Pemerintah. Negara tidak boleh kehilangan angka begitu besar, hampir Rp1.000 Triliun, apalagi uang-uang ini diduga kuat dan terbukti larinya keluar,” ujar Meutya Hafid dalam acara *Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0* di Jakarta Selatan pada Selasa (19/11/2024).
Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Meutya Hafid juga meminta semua penyedia layanan keuangan untuk turut berperan dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi keuangan yang terkait dengan judi online sangat penting untuk mencegah praktik ilegal ini berkembang.
“Jadi kalau sekarang ada yang masih menikmati transaksi keuangan yang terkait dengan judi online, tolong sama-sama kita awasi,” ungkap Meutya Hafid.
Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Selain itu, sebuah Desk Khusus di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah dibentuk untuk memerangi judi online.
Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih juga telah menyatakan perang terhadap judi online, dengan tekad kuat untuk memberantas praktik tersebut. “Tidak kurang-kurangnya beliau mengingatkan, baik jajaran kabinetnya, maupun juga pernyataan publik beliau terkait perang terhadap judi online, jadi panglima di depannya Presiden langsung,” tegas Menkomdigi.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa bandar judi online kini menggunakan modus transaksi yang semakin beragam, salah satunya dengan memanfaatkan layanan e-wallet dan mata uang kripto. Modus ini semakin menyulitkan pemerintah dalam melacak transaksi yang terjadi di dunia maya.
“Salah satunya, menggunakan layanan e-wallet dan mata uang kripto yang menyulitkan Pemerintah melacak transaksi tersebut,” ujar Ivan.
Acara yang diselenggarakan oleh PPATK ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolkam Asep Jenal Ahmadi, perwakilan Bank Indonesia, serta pelaku industri keuangan yang turut berkomitmen dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia.[]
