Habanusantara.net – Pemadaman listrik berkepanjangan atau blackout yang melanda Banda Aceh dan sejumlah wilayah di Aceh memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.
Anggota DPRK dari Fraksi PAN, Aulia Afrizal, mendesak PT PLN (Persero) bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan masyarakat.
Menurutnya, padamnya listrik hampir seharian penuh bukan hanya sekadar gangguan teknis biasa. Aktivitas perekonomian warga ikut terganggu, UMKM terpuruk, perkantoran lumpuh, bahkan layanan kesehatan di rumah sakit terpaksa ikut terganggu.
Tidak sedikit pula laporan masyarakat yang mengaku peralatan elektronik mereka rusak akibat listrik padam-nyala berulang kali.
“Kerugian ini nyata dan dirasakan langsung oleh warga. PLN jangan hanya minta maaf, tapi harus ada tanggung jawab yang jelas. Kalau tidak mampu mengatasi masalah listrik di Aceh, lebih baik Kepala PLN Wilayah Aceh mundur saja dari jabatannya,” tegas Aulia, Senin (30/9/2025).
Ia menambahkan, kompensasi untuk masyarakat adalah hal mutlak. PLN tidak bisa hanya menuntut pelanggan membayar tagihan tepat waktu, sementara ketika terjadi kesalahan di sisi pelayanan, masyarakat dibiarkan menanggung kerugian sendiri.
“PLN harus memberikan kompensasi yang layak, apakah itu gratis dua bulan tagihan untuk pelanggan pascabayar atau token gratis setara dua bulan bagi pelanggan prabayar,” ujarnya.
Aulia juga menilai pemadaman listrik di Aceh bukan hal baru, melainkan masalah berulang yang tidak pernah benar-benar selesai. Blackout dianggap terjadi karena PLN tidak memiliki rencana cadangan yang matang.
“Sudah berulang kali masyarakat Aceh jadi korban, dan sampai sekarang tidak ada langkah nyata dari PLN. Ini kelemahan serius di manajemen,” tutupnya.[]
