Habanusantara.net– Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banda Aceh Wahyudi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kepala Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kota.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan maksimal dan tidak lagi dikeluhkan warga.
Menurut Ismawardi, sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Ia menilai, fungsi pengawasan internal Dinkes perlu diperkuat agar para kepala puskesmas dan tenaga medis bekerja sesuai standar pelayanan publik yang layak.
“Kita sering menerima laporan warga soal pelayanan kesehatan yang kurang responsif. Ada yang mengeluh soal jam pelayanan, ada juga yang merasa petugasnya tidak sigap. Ini harus menjadi perhatian serius Dinkes,” ujar Ismawardi kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (17/10/2015).
Ia menegaskan, puskesmas dan pustu merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, bila kinerjanya lemah, otomatis akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
Pelayanan dasar masyarakat adalah Misi nomor satu dalam pemerintahan Illiza-Afdhal.
Karena itu, Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh itu menilai penting untuk evaluasi bukan hanya sebatas administratif, tetapi menyeluruh hingga pada aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepemimpinan di lapangan.
“Jangan cuma menilai dari laporan kertas. Dinkes harus turun langsung ke lapangan, lihat bagaimana kepala puskesmas bekerja dan bagaimana warga dilayani,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah kota memberi perhatian terhadap kebutuhan dasar di fasilitas kesehatan, seperti ketersediaan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis yang memadai.
Ismawardi menilai, tanpa dukungan sarana yang memadai, pelayanan prima hanya akan jadi slogan.
Politisi tiga periode itu berharap, hasil evaluasi nantinya bisa menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Banda Aceh.
“Kalau ada kepala puskesmas yang sudah bekerja baik, tentu harus diapresiasi. Tapi yang lalai, harus dievaluasi, bahkan bila perlu diganti,” tegasnya.
Ismawardi menambahkan, DPRK siap mendukung langkah Dinkes dalam memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan di Banda Aceh, asalkan dilakukan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga. Maka sudah sepatutnya kita memastikan semua puskesmas dan pustu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik,” pungkasnya.[]
