Habanusantara.net – Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh ke depan harus senantiasa berpijak pada prinsip pemerataan, keberlanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini diutarakan Royes Ruslan saat menyampaikan pandangan Fraksinnya terkait R-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2024).
Royes Ruslan merincikan sektor pendidikan ia menilai bahwa peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Banda Aceh. Ia memandang penting agar anggaran pendidikan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan sarana pendidikan dan distribusi tenaga pendidik antar kecamatan.
“Kami menekankan perlunya penguatan kompetensi guru, inovasi dalam metode pembelajaran, serta percepatan digitalisasi sistem pendidikan. Kami juga mendorong Dinas Pendidikan untuk menyusun indikator kinerja berbasis hasil (outcome-based indicator), seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mutu lulusan yang berdaya saing,” kata Royes Ruslan.
Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian serius terhadap upaya Pemerintah Kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Penanggulangan stunting, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan kualitas layanan di Puskesmas harus menjadi prioritas utama. Ia berpandangan bahwa alokasi anggaran kesehatan perlu lebih dioptimalkan pada kegiatan promotif dan preventif, bukan semata kuratif.
Di samping itu, Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar Pemerintah memperkuat integrasi data kesehatan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga kota. Permasalahan banjir dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang memerlukan langkah konkret dan inovatif.
Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Pemerintah Kota melakukan pembenahan menyeluruh melalui penguatan peran masyarakat, inovasi sistem retribusi sampah, serta penerapan spatial budgeting atau penganggaran berbasis kebutuhan wilayah. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung lebih adil, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan pada peningkatan kemandirian dan produktivitas masyarakat, khususnya melalui penguatan UMKM. Dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM perlu lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan pariwisata syariah sebagai sektor potensial penggerak ekonomi kota. Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat mendorong pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di seluruh lini pemerintahan. Masih ditemui kelemahan dalam koordinasi antar perangkat daerah dan pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur.
“Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan merit system yang konsisten,” ujarnya.[]
