Habanusantara.net – Mayoritas Kepala desa atau Keuchik di Kecamatan Jaya Baru meminta perbaikan infrastruktur desa terutama perbaikan jalan dan drainase dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan 2026.
Camat Jaya Baru, Mei Indriya G, mengungkapkan bahwa usulan yang berfokus pada aspek infrastruktur ini mencapai 75 persen dari total usulan yang masuk. Sementara sebagian lainnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
“Kami merasa infrastruktur ini masih harus diperbaiki,” katanya, Kamis (20/2/2025).
Pihaknya menginginkan usulan ini dapat menjadi perhatian di tingkat kota, minimal satu usulan dari setiap gampong bisa ditampung mengingat kondisi keuangan Pemko Banda Aceh sedang tidak baik-baik saja.
Di sisi lain, meski jumlah usulan lebih didominasi sektor infrastruktur, tapi dalam dua tahun terakhir usulan dari gampong mulai lebih beragam karena mulai merambah ke sektor pemberdayaan perempuan dan pemuda.
“Ini menunjukkan adanya perkembangan pola pikir yang lebih luas dalam menentukan prioritas pembangunan,” ucapnya.
Kendati demikian, usulan yang masuk akan disaring dan dibawa ke tingkat kota untuk selanjutnya dikaji berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Prioritas akan diberikan kepada proyek yang memiliki dampak luas, seperti yang melibatkan dua gampong atau lebih.
“Kita akan mencoba memprioritaskan usulan yang terkoneksi antar-gampong. Jika hanya satu gampong, mungkin kita harus menunggu hingga keuangan kota memungkinkan,” tambahnya.
Menurutnya, secara umum baik usulan infrastruktur maupun non-infrastruktur sudah mulai terealisasi, meskipun bertahap. Beberapa program pemberdayaan juga sudah sering dilakukan, terutama dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek).
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Program Bappeda Kota Banda Aceh, Mahdani, menegaskan bahwa usulan non-infrastruktur lebih mudah direalisasikan sebab tidak memerlukan anggaran besar.
Sedangkan proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar harus terlebih dahulu masuk ke dalam perencanaan, agar bisa diusulkan melalui DAK, APBN, atau DOKA Provinsi.
“Usulan prioritas nantinya akan kami koordinasikan dengan dinas terkait sebelum dibahas lebih lanjut dalam konteks kemampuan keuangan kota,” jelas Mahdani.
Ia menyampaikan, saat ini sejumlah program pembangunan di Kecamatan Jaya Baru yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 seperti pengembangan jaringan sambungan rumah, pemeliharaan jalan dan saluran drainase serta beberapa bimbingan teknis.
Salah satu Keuchik di Kecamatan Jaya Baru dari Gampong Ulee Pata, menyoroti kondisi drainase yang belum memadai di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera ditanggapi karena menyebabkan banjir saat hujan deras.
“Pembangunan di tengah wilayah juga bermasalah. Ada saluran, tapi tidak terkoneksi, sehingga ini menjadi bom waktu. Kendalanya, secara geografis, pemukiman kami rendah sehingga tidak bisa langsung dikoneksikan ke wilayah lain,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa tanpa sistem drainase yang baik, wilayahnya berpotensi menjadi daerah kumuh di masa depan. Selain itu, banyak rumah tangga di Ulee Pata yang belum memiliki saluran pembuangan yang layak.
“Maka kami mengharapkan agar pemerintah Kota dapat memastikan usulan-usulan yang paling mendesak dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Jaya Baru,” tuturnya.
