Habanusantara.net – Kecamatan Kuta Alam menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh, Jumat (21/2/2025).
Musrenbang ini dihadiri Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, Bappeda Kota Banda Aceh, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kechik dan Tuha Peut dari 11 Gampong di Kecamatan tersebut.
Camat Kuta Alam, Ria Jelmanita, mengungkapkan bahwa usulan dari para Keuchik masih didominasi oleh sektor infrastruktur, seperti perbaikan jalan, drainase, dan pembangunan gedung.
“Setiap gampong membawa lima usulan, tetapi kami harus memfokuskan pada tiga prioritas utama, mengingat keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, kondisi desa di Kecamatan Kuta Alam masih menghadapi permasalahan yang sama.
Ria berharap usulan tersebut dapat diakomodir oleh OPD, meskipun masih ada banyak program tahun 2025 yang belum terealisasi karena terbatasnya anggaran.
“Mudah-mudahan yang belum terealisasi bisa dilaksanakan pada 2026,” harapnya.
Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui usulan program dari para Keuchik.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi bagaimana masyarakat bisa benar-benar ikut berkontribusi dalam menentukan pembangunan di desa mereka,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan Banda Aceh saat ini tidak dalam keadaan sehat, sehingga pemerintah kota harus realistis dalam menyusun program.
“Kita tidak ingin ekspektasi masyarakat terlalu tinggi, tetapi akhirnya tidak didukung anggaran yang memadai. Diperlukan waktu untuk memulihkan kondisi keuangan kota,” tambahnya.
Farid juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam Musrenbang, terutama terkait realisasi program tahun sebelumnya. Di mana program yang diusulkan pada 2024 untuk 2025 harus lebih dulu terealisasi.
“Kita juga harus melihat apakah usulan untuk 2025 sudah terealisasi atau belum. Jangan sampai program baru diusulkan, tetapi yang lama masih tertunda,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa program pembangunan ke depan akan disesuaikan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Illiza-Afdhal.
Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) masih dalam tahap penyusunan sehingga belum diketahui secara pasti apa yang menjadi prioritas utama di tahun pertama pemerintahan mereka.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Program Bappeda Kota Banda Aceh, Mahdani, menegaskan bahwa semua usulan dari Musrenbang akan ditampung dalam RKPD Kota Banda Aceh.
“Ini masih tahap perencanaan, nantinya OPD terkait akan melakukan verifikasi di lapangan sebelum anggaran ditentukan,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memilah program berdasarkan skala anggaran.
“Jika program membutuhkan anggaran kecil, akan didanai melalui APBK, sedangkan untuk program berskala besar akan diusulkan melalui DOKA,” paparnya.
Mahdani menekankan bahwa koordinasi dengan berbagai stakeholder akan terus dilakukan, agar program yang diajukan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan dapat direalisasikan secara optimal.[Fira]
