HABANUSANTARA.NET – Di Gedung Pertemuan Kantor Camat, pada Rabu, 19 Februari 2025, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Dimana, dalam forum ini, masyarakat mengusulkan 45 proyek prioritas untuk direalisasikan pada tahun 2026.
Camat Ulee Kareng, Akbar Mirza, S.STP, M.Si, yang membuka acara secara resmi, menekankan pentingnya Musrenbang dalam mencari solusi pembangunan. Ia berharap semua usulan dari gampong dapat terlaksana dengan baik, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. “Setiap gampong memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan dan direalisasikan secara bertahap,” tegasnya.
Terpantau, mayoritas usulan yang disampaikan masyarakat berfokus pada perbaikan jalan dan drainase. Setiap desa diberikan kesempatan mengajukan tiga usulan, sementara musyawarah perempuan (musrena) mengajukan dua usulan. Dari sembilan desa di Kecamatan Ulee Kareng, total terdapat 45 usulan yang diharapkan dapat terealisasi di tahun 2026.
Untuk tahun 2025, sebanyak 34 kegiatan pembangunan telah direncanakan dan siap direalisasikan. Usulan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di tingkat kota guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara, Mahdani, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Program Bappeda Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan berfungsi sebagai wadah untuk menyaring dan menyalurkan usulan dari tingkat desa ke tingkat kota. “Musrenbang menjadi alat strategis untuk merangkum kebutuhan prioritas masyarakat,” jelasnya.
Menurut Mahdani, kebutuhan utama yang banyak diajukan warga meliputi perbaikan jalan, drainase, serta penataan Simpang Ulee Kareng yang menjadi salah satu ikon kota. Proyek penataan ini juga telah masuk dalam program prioritas Wali Kota Banda Aceh.
Dilain sisi, Linda, warga Ie Masen, menyampaikan harapannya agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Ia menyoroti kondisi Kota Banda Aceh yang masih memiliki kendala finansial dan berharap program pembangunan benar-benar berfokus pada kebutuhan mendesak.
“Setiap tahun kami mengajukan usulan, tetapi melihat kondisi keuangan kota, tampaknya sulit untuk mengabulkan semuanya. Minimal dua atau tiga program yang benar-benar prioritas harus diperhatikan,” ungkapnya.
Ia juga mengkritisi rencana pengadaan kendaraan dinas di tengah kondisi utang kota yang masih tinggi. “Seharusnya pemerintah lebih fokus menyelesaikan hutang dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat daripada mengalokasikan anggaran untuk hal yang kurang mendesak,” pungkasnya.[SA]
