Pj. Walikota Diminta Tak Ganggu Tatanan Pemerintahan yang Sudah Baik

Haba Nusantara.net, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, untuk tidak mengganggu tatanan pemerintahan yang sudah berjalan baik. Kritikan ini disampaikan menyusul rencana Almuniza melakukan mutasi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Menurut Ramza, tindakan tersebut tidak memiliki urgensi, terutama mengingat masa jabatan Almuniza yang hanya bersifat sementara hingga pelantikan wali kota definitif pada Maret mendatang.

“Apa urgensinya bagi Pj Wali Kota melakukan uji kompetensi terhadap 18 kepala OPD ini? Saya heran kenapa dia lakukan ini. Apa kepentingannya bagi pemerintahan yang tinggal dua bulan lagi?” ungkap Ramza, Minggu (5/1/2025).

Ramza juga menyayangkan Almuniza yang dianggap tidak merespons kritik-kritik sebelumnya dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan akademisi. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini berpotensi merusak stabilitas pemerintahan yang sudah mulai membaik sejak dipimpin oleh Pj Wali Kota sebelumnya, Ade Surya.

“Kalau mutasi tetap dilakukan, berarti ada maksud tertentu yang kurang baik terhadap pemerintahan mendatang. Ini bisa mencederai reputasi Almuniza sebagai pejabat provinsi. Seharusnya, biarkan wali kota terpilih yang mengatur susunan OPD,” ujarnya.

Ramza menduga ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD tersebut melalui mutasi, sehingga sesuai aturan, pejabat yang baru dimutasi tidak dapat diganti selama dua tahun oleh wali kota definitif. Ia menilai langkah ini bisa merusak harmonisasi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal.

“Jika benar ada motif seperti itu, ini sangat berbahaya. Pemerintahan Illiza-Afdhal tidak akan berjalan baik bila kepala dinasnya tidak sejalan dengan visi mereka,” lanjut Ramza.

Ia pun menyarankan agar Almuniza lebih fokus pada program-program mendesak seperti penanganan stunting dan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang rencananya dilaksanakan bulan ini. “Saya belum melihat Almuniza peduli pada program ini. Banyak hal mendesak yang lebih penting daripada masuk ke ranah politik,” tegasnya.

Ramza memperingatkan bahwa jika Almuniza tetap melanjutkan rencana mutasi, pihaknya tidak akan segan-segan menggunakan hak interpelasi dan hak angket di DPRK Banda Aceh. “Kami akan terus bersuara. Jangan sampai kebijakan ini justru merusak tatanan pemerintahan yang sudah baik,” pungkas Ketua DPC Gerindra Banda Aceh tersebut.[]