Habanusantara.net – Memasuki bulan ketiga pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, kondisi warga di daerah terdampak dinilai masih jauh dari kata pulih. Di tengah janji pemulihan, masyarakat justru masih bergulat dengan persoalan paling mendasar: air bersih, sanitasi, dan penghidupan.
Kondisi tersebut disampaikan langsung Ketua Yayasan Taman Istiqomah Atjeh, Khairul Abrar IH, saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua dan Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dalam agenda peresmian sumur bor bagi masyarakat dengan Komunitas Sahabat Peduli Aceh Selasa (3/2/2026).
Dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (4/2/2026), Khairul Abrar IH menegaskan bahwa hingga memasuki bulan ketiga pasca bencana, penanganan di lapangan masih berjalan sangat lambat dan belum menyentuh akar persoalan penderitaan warga.
“Fakta di lapangan sangat memprihatinkan. Warga masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum, keterbatasan WC umum, minimnya bantuan kebutuhan harian, dan hampir tidak ada akses lapangan kerja bagi masyarakat korban banjir,” tegas Khairul Abrar IH.
Lebih memprihatinkan lagi, menurutnya, pemerintah sejauh ini terlalu fokus pada penanganan darurat fisik, sementara pemulihan mental dan psikologis masyarakat nyaris terabaikan.
Ia juga menyoroti lambannya proses pembersihan lumpur dan material tanah yang masih menutup kawasan permukiman. Kondisi tersebut membuat sebagian warga terpaksa tetap hidup di lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan rawan penyakit.
“Ini sudah masuk bulan ketiga. Seharusnya bukan lagi bicara darurat, tapi pemulihan. Namun yang terjadi, masyarakat masih hidup dalam situasi seperti hari-hari pertama bencana,” ujarnya.
Khairul Abrar IH mengakui bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah. Namun, ia menilai kehadiran negara di wilayah terdampak banjir bandang Aceh belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
“Pemerintah sudah bekerja, tetapi jelas tidak cukup. Penanganan bencana sebesar ini tidak bisa dilakukan secara sporadis. Harus ada keterlibatan serius dan terkoordinasi dari organisasi masyarakat dan NGO,” katanya.
Lebih lanjut, Khairul Abrar IH secara tegas meminta pemerintah pusat turun tangan lebih serius dan tidak menyerahkan sepenuhnya beban pemulihan kepada pemerintah daerah.
“Kalau pemerintah pusat tidak memperkuat dukungan secara nyata, maka penderitaan warga korban banjir bandang Aceh akan terus berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan di tengah bencana,” pungkasnya.
