DPRKHeadlineParlemen

Jelang PON XXI, Pemerintah Didesak Tertibkan Pengemis di Banda Aceh

×

Jelang PON XXI, Pemerintah Didesak Tertibkan Pengemis di Banda Aceh

Sebarkan artikel ini
Salah seorang anak sedang berjualan makanan yang ditawarkan kepada pengguna jalan di lampu merah di Banda Aceh. [sumber Foto: AJNN/Imamatunnisa Farha].
Salah seorang anak sedang berjualan makanan yang ditawarkan kepada pengguna jalan di lampu merah di Banda Aceh. [sumber Foto: AJNN/Imamatunnisa Farha].

Habanusantara.net—Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi, meminta Pemerintah Aceh dan Pemko Kota Banda Aceh serius menuntaskan persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan yang kembali merebak di ibu kota Provinsi Aceh.

“Kami mendesak Pj Gubernur dan Pj Wali Kota Banda Aceh melalui instansi terkait untuk serius menertibkan masalah ini sehingga tidak terus berulang-ulang,” ujar Musriadi.

Musriadi menegaskan, penertiban perlu dilakukan karena para gepeng dan anak jalanan tersebut disinyalir menjadi bagian dari bisnis kelompok terorganisasi yang memanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan pribadi.

Menurutnya, hal itu terlihat dari jumlah mereka yang terus meningkat dan hampir di setiap persimpangan jalan serta pusat-pusat keramaian di Kota Banda Aceh dapat ditemui gepeng.

“Ke depan kita dihadapkan dengan penyelenggaraan PON XXI 2024. Wisatawan dan pengunjung PON perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman selama berada di Aceh,” katanya.

Keberadaan pengemis dan pengamen dinilai sangat mengganggu kenyamanan pengunjung. Oleh karena itu, Musriadi menyarankan Pemerintah Aceh dan Pemko Kota Banda Aceh bersinergi dan segera bekerja sama melibatkan lintas sektor, mulai dari TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan (Lapas), hingga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) guna menertibkan mereka.

Persoalan pengemis menurut Musriadi juga menjadi gambaran permasalahan di ibu kota Provinsi Aceh. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan terus bertambah dan menimbulkan persoalan serius di tengah masyarakat. Maka diperlukan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini.

“Pemberantasan gepeng tidak hanya mengangkut mereka yang meminta-minta di jalan, tapi juga harus menindak aktor di belakangnya. Penanganan ini harus melibatkan semua sektor agar dapat diselesaikan,” tegasnya.

Musriadi mendesak Pemerintah Aceh segera mengungkap jaringan pengemis yang terorganisasi karena keberadaan mereka sering dikeluhkan masyarakat. Ia juga menyoroti dugaan kuat adanya eksploitasi anak di bawah umur dalam kegiatan ini.

“Tindakan mengorganisasi dan mengeksploitasi anak-anak menjadi pengemis merupakan pelanggaran hukum yang bisa diproses sesuai aturan yang berlaku, maka ini sudah sepatutnya ditindak,” pungkas Musriadi.[]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close
error: