Habanusantara.net, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, meminta pemerintah Kota Banda Aceh penguatan upaya mitigasi banjir genangan di tengah musim penghujan yang kerap melanda kota.
Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir, Arief meminta pemerintah untuk secara rutin memeriksa kondisi drainase dan pintu air di wilayah Banda Aceh.
Arief meminta pemerintah kota Banda Aceh, khususnya Dinas PUPR dan DLHK3, untuk intensif melakukan pengecekan terhadap drainase dan pintu air di lokasi rawan genangan.
“Saya meminta Pemerintah Kota melalui Dinas PUPR dan DLHK3 untuk dapat menurunkan timnya mengecek drainase-drainase primer di lokasi rawan genangan,” ungkap Arief.
Ia menyatakan pentingnya pengecekan tersebut sebagai langkah awal dalam memastikan saluran pembuangan air berfungsi maksimal saat terjadi curah hujan tinggi.
Arief menjelaskan bahwa beberapa ruas drainase saat ini sedang dalam tahap pengerjaan, namun perlu pengecekan lebih lanjut agar dapat beroperasi dengan optimal.
“Selama ini, Arief melihat beberapa inlet ataupun saluran masuk air ke drainase banyak yang tertahan oleh sampah. Ini harus menjadi perhatian bersama, agar ketika dalam pembersihan dapat benar-benar dibersihkan,” paparnya.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPRK Banda Aceh ini juga menyoroti kondisi khusus di Jalan Mohd Taher di Gampong Cot Mesjid yang selalu tergenang saat hujan.
Ia meminta PUPR Provinsi Aceh untuk memperbaiki jalan tersebut yang telah dibangun drainasenya, namun inletnya diletakkan di atas permukaan jalan.
“Ini kan harus ditanggapi karena wewenang jalan ini ada di provinsi. Tolong di aspal ulang agar air hujan bisa masuk ke dalam saluran sehingga tidak tergenang dan merusak jalan,” tegas Arief.
Ia menambahkan bahwa ruas jalan tersebut sudah lama terbengkalai, namun keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota menyulitkan perbaikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Provinsi Aceh.
Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh ini juga terus mendorong pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kota, seperti rumah pompa di Kecamatan Baiturahman.
Ia menyebut perencanaannya sudah ada, namun kendala biaya membuat pembangunan tertunda. Arief berharap Pemerintah Provinsi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat di ibu kota Aceh dapat terjamin.
“Perencanaannya sudah ada, tapi pembangunan terkendala biaya, dengan keadaan pemko yang sedang terutang kita harapkan pemerintah provinsi dapat hadir untuk mewujudkan pembangunannya, sehingga wajah ibukota Aceh ini lebih terlihat rapi dan jauh dari masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat,” tutup Arief dengan harapan agar langkah-langkah konkret segera diambil untuk memitigasi risiko banjir genangan di Banda Aceh.[Adv]
