Habanusantara.net – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli SE, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengakomodir usulan yang telah disampaikan aparatur gampong dari Kecamatan Banda Raya. Usulan tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing OPD guna memastikan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Ramza Harli saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Banda Raya, Selasa (25/2/2025). Ia menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran krusial dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
Menurut Ramza, penyusunan anggaran daerah tidak boleh mengabaikan masukan dari masyarakat, terutama yang disampaikan melalui Musrenbang. Ia menilai bahwa seluruh usulan yang berasal dari aparatur gampong mencerminkan kebutuhan nyata warga yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Ramza juga menyoroti kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang saat ini mengalami defisit akibat beban utang yang masih harus diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya menelusuri jumlah utang yang sebenarnya sebelum melanjutkan pembangunan lebih lanjut.
“Bapak ibu yang kami muliakan, kita semua harus bersabar. Saat ini, Ibu Wali Kota sedang melakukan analisa terhadap total utang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Beliau tidak ingin nantinya disalahkan, sehingga sebelum melanjutkan pembangunan, beliau ingin memastikan terlebih dahulu kondisi keuangan yang ada,” ujar Ramza Harli di hadapan para peserta Musrenbang.
Meski demikian, Ramza tetap optimistis bahwa seluruh persoalan ini dapat diatasi asalkan OPD bersedia melakukan efisiensi anggaran. Ia menyarankan agar OPD memangkas anggaran yang dianggap tidak mendesak, sementara program yang berhubungan dengan pelayanan dasar harus tetap berjalan tanpa gangguan.
Ramza juga menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah mengalami tekanan, usulan dari aparatur gampong tetap harus dipertimbangkan. Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat harus mendapat prioritas dalam alokasi anggaran, meskipun harus disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
“Saya berharap usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong bisa diakomodir, terutama jika bersifat mendesak. Kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi jangan sampai kebutuhan masyarakat diabaikan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ramza juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan sebelumnya yang menyebabkan timbulnya utang baru. Ia mempertanyakan bagaimana utang tersebut bisa terus bertambah meskipun sebelumnya DPRK telah menyepakati mekanisme penyelesaian utang melalui pemotongan pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Saat saya menjabat sebagai Ketua Pansus Utang, kami di DPRK sudah sepakat dengan skema penyelesaian utang, termasuk pemotongan pokir. Tapi yang membuat kami heran, kenapa utang ini masih terus bertambah? Ini harus kita telusuri lebih lanjut agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ramza menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, jika anggaran dikelola dengan baik berdasarkan mekanisme Surat Penyediaan Dana (SPD), seharusnya tidak ada utang yang menumpuk. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal agar permasalahan defisit tidak terus berulang.
Selain menyoroti isu utang, Ramza juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Ia menilai bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
Sebagai Ketua Partai Gerindra Kota Banda Aceh, Ramza juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat. Ia berharap OPD dapat lebih responsif dalam menjalankan program kerja mereka dan tidak hanya berorientasi pada proyek semata.
“Kita ingin pembangunan yang berkelanjutan, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kami di DPRK akan terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata bagi warga,” pungkasnya.[***]
