Habanusantara.net — Kondisi fasilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Dalam kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di lantai III Pasar Aceh, Kamis (3/7/2025), para anggota dewan mendesak agar pemerintah segera memperbaiki eskalator dan lift yang sudah lama rusak.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, turut dihadiri para wakil ketua dan anggota dewan lainnya. Para legislator menyampaikan keprihatinan atas kondisi fasilitas publik yang dinilai menghambat pelayanan masyarakat, khususnya bagi warga yang ingin mengurus perizinan dan layanan lainnya di Mal Pelayanan Publik.
“Jangan sampai masyarakat merasa kesulitan hanya karena lift dan eskalator tidak berfungsi. Ini tempat pelayanan, harusnya nyaman dan mudah diakses,” tegas Irwansyah dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, posisi Mal Pelayanan Publik yang berada di lantai tiga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Irwansyah mendorong agar pemerintah kota segera mencari solusi konkret agar pelayanan publik berjalan lancar tanpa hambatan.
Masukan serupa juga disampaikan Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab. Ia mengingatkan agar setiap pemberian izin oleh DPMPTSP tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan demi menghindari potensi masalah di kemudian hari. “Jangan sampai ada izin yang keluar ugal-ugalan. Prosesnya harus rapi dan sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III, Dr. Musriadi, menegaskan pentingnya posisi DPMPTSP sebagai wajah pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh. Menurutnya, DPMPTSP harus menjadi ikon pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Ia berharap pembenahan fasilitas juga diiringi dengan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat merasa terlayani dengan baik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala DPMPTSP Banda Aceh, Iskandar, mengapresiasi perhatian dan dukungan anggota DPRK. Ia berjanji akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Ini masukan yang sangat berharga. Kami akan mencari solusi agar pelayanan di MPP lebih maksimal,” kata Iskandar.
Kondisi fasilitas publik yang tidak memadai memang kerap menjadi perhatian masyarakat. Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pelayanan berbasis digital dan terintegrasi, aspek kenyamanan dan aksesibilitas fisik tak bisa diabaikan. Pelayanan yang prima tak hanya soal kecepatan dan transparansi, tetapi juga soal memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Kritik konstruktif dari DPRK Banda Aceh ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan berkelanjutan. Sebab, di era saat ini, citra pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fasilitas yang layak, proses yang transparan, dan pelayanan yang humanis menjadi kunci agar masyarakat tak merasa repot ketika ingin mengurus keperluan administratif di Mal Pelayanan Publik.[***]
