Haba Nusantara.net– Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh 2024.
Salah satu sorotan utama adalah masih adanya utang belanja dan rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sidang yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (7/7/2025), dipimpin langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, serta dihadiri Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II Dr Musriadi Aswad, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan jajaran Pemko.
Dalam pandangan resminya, Anggota Banggar DPRK M Zidan Al Hafidh menilai kinerja APBK 2024 secara umum cukup baik, dengan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran yang tinggi.
Namun, masih besarnya SiLPA menunjukkan perlunya perbaikan akurasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Kami menekankan Pemko Banda Aceh untuk segera melakukan pembenahan mendasar dalam tata kelola anggaran, menyusun perencanaan yang berbasis kinerja, serta proyeksi pendapatan yang realistis,” kata Zidan.
Banggar juga mendesak seluruh OPD meningkatkan capaian PAD untuk menutupi beban belanja daerah yang kian membengkak.
Salah satunya dengan segera memasang alat tapping box pada semua wajib pajak PB1 di Banda Aceh, agar pendapatan pajak lebih transparan dan optimal.
Di bidang pelayanan publik, Banggar menyoroti RSUD Meuraxa yang dinilai perlu pembenahan manajemen serta peningkatan kualitas SDM medis agar layanan kesehatan semakin profesional.
Soal penataan kota, DPRK meminta Pemko menata pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan strategis seperti Jalan KH Ahmad Dahlan, Diponegoro, Tentara Pelajar, hingga sekitar Masjid Raya Baiturrahman, agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota.
Selain itu, Banggar juga mengingatkan Pemko untuk segera membenahi Pasar Simpang 7 Ulee Kareng dan pasar induk lainnya agar sarana pendukungnya lebih memadai.
Tujuannya, pasar tradisional di Banda Aceh bisa menjadi area yang rapi, bersih, dan tertib.
“Pemko juga kami dorong untuk menghidupkan kembali Gampong Cina di Peunayong sebagai gampong warisan sekaligus destinasi wisata, serta mengoptimalkan aset Pemko di bantaran Krueng Aceh sebagai sentra kuliner dan UMKM,” tambah Zidan.
Banggar menegaskan seluruh saran ini penting agar keuangan daerah lebih sehat dan wajah kota Banda Aceh semakin tertib dan menarik sebagai ibukota provinsi.[]
