SIGLI. Habanusantara.net Pemerintah Kabupaten Pidie bersama DPRK Pidie menyepakati Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie dengan agenda Penutupan Pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Kamis malam (19/11/2026). Rapat ini dibuka langsung oleh Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, postur APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 terdiri atas Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.011.986.537.078,00, Belanja Daerah sebesar Rp2.086.986.537.078,00, serta Pembiayaan Daerah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp75.000.000.000,00.
Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp75 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, sehingga struktur anggaran secara keseluruhan tetap dalam kondisi berimbang.
Dalam sambutan Bupati Pidie yang diwakil Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar,M..AP, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Pidie atas perhatian, komitmen, dan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dan seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan.
Menurut Bupati, pembahasan RAPBK bukan sekadar proses merumuskan angka dan alokasi anggaran, melainkan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, setiap pandangan, masukan, dan kesepakatan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Bupati berharap APBK Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan mengarahkan kebijakan serta alokasi anggaran pada pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan.
Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara bijaksana, penetapan prioritas yang tepat, serta upaya menjaga kesinambungan fiskal daerah. ” Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK. Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat “, tegasnya.
Selanjutnya, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rancangan Qanun tentang APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui bersama akan ditindaklanjuti melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Qanun.
PEMANfAATAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2026
Pemerintah Kabupaten Pidie merencanakan pembangunan gedung Kantor Bupati Pidie pada tahun anggaran 2027 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp75 miliar. Pembiayaan pembangunan tersebut direncanakan bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Rencana pembangunan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik dan kelayakan struktur gedung Kantor Bupati Pidie yang telah digunakan sejak tahun 1985 atau kurang lebih selama 41 tahun. Selain faktor usia bangunan, gedung tersebut juga telah beberapa kali mengalami guncangan gempa bumi yang berpotensi memengaruhi kondisi dan kekuatan strukturnya.
Berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Ahli Bangunan dari Universitas Syiah Kuala (USK) pada tahun 2017, sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Teknis Kelayakan Struktur Kantor Bupati Pidie tanggal 26 Juli 2017, kekuatan struktur bangunan yang tersisa saat itu diperkirakan hanya sekitar 40 persen.
Mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie memandang perlu merencanakan pembangunan gedung Kantor Bupati yang baru sebagai bagian dari upaya penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait pembiayaannya, anggaran pembangunan Kantor Bupati sebesar Rp75 miliar telah dialokasikan terlebih dahulu dalam Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026.
Namun kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah ditetapkannya Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dana yang telah dialokasikan tersebut menjadi bagian dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 dan direncanakan untuk dimanfaatkan kembali sebagai sumber pendanaan pembangunan Kantor Bupati pada Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebagai sumber pendanaan pembangunan Kantor Bupati dimaksudkan untuk menjaga agar alokasi anggaran dalam APBK murni Tahun Anggaran 2027 tetap dapat diprioritaskan bagi pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.
Hal ini penting mengingat sebagian urusan pemerintahan wajib tersebut berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Turut Hadir Para Unsur Forkopimda Kabupaten Pidie, Para Kepala SKP,K, Kepala Bagian Setdakab, serta Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. (Raju)





