Habanusantara.net – Pemulihan Aceh setelah bencana hidrometeorologi November 2025 masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Hingga 19 November 2026, sebanyak 71 sekolah terdampak masih menggunakan kelas darurat, sementara 12 rumah ibadah dan 12 pasar belum kembali beroperasi.
Data tersebut dipaparkan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam Seminar Nasional Refleksi Satu Tahun Bencana Hidrometeorologi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bersama Satgas PRR, Jumat (20/11/2026), di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh.
Seminar bertajuk “Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan” itu membahas capaian rehabilitasi dan rekonstruksi, kendala pemulihan, serta langkah memperkuat kesiapsiagaan Aceh menghadapi ancaman bencana berikutnya.
Dalam pemaparannya, Safrizal menyebut pemulihan sektor kesehatan telah mencapai 100 persen. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang terdampak bencana kini kembali beroperasi.
Namun, pemulihan sektor pendidikan masih berlangsung. Dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah lainnya masih menumpang untuk kegiatan belajar mengajar.
Di sektor keagamaan, sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Dengan demikian, masih ada 12 rumah ibadah yang belum dapat difungsikan.
Pemulihan sektor perdagangan juga belum sepenuhnya selesai. Dari 127 pasar yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi, sedangkan 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pada sektor ekonomi dan perlindungan sosial, sejumlah program bantuan telah mencatat realisasi di atas 99 persen.
Bantuan isi hunian telah terealisasi 99,34 persen atau Rp725,109 miliar dari total alokasi Rp729,942 miliar. Penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) mencapai 99,09 persen, yakni Rp702,912 miliar dari alokasi Rp709,354 miliar.
Sementara itu, bantuan stimulan ekonomi telah disalurkan sebesar Rp692,220 miliar atau 99,06 persen dari total anggaran Rp698,755 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp653,70 miliar untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 17.742 rumah rusak ringan senilai Rp266,13 miliar dan 12.919 rumah rusak sedang senilai Rp387,57 miliar.
Adapun program dana tunggu hunian telah terealisasi 100 persen melalui transfer ke 18.422 rekening penerima.
Berbeda dengan sejumlah sektor tersebut, pekerjaan infrastruktur masih menghadapi tantangan. Safrizal menyebut progres normalisasi sungai baru mencapai 32,26 persen dari target yang ditetapkan.
Dalam seminar tersebut, Safrizal juga menekankan pentingnya memperkuat sistem komunikasi dan informasi dalam penanganan bencana.
Ia mengingatkan pengalaman bencana sebelumnya ketika pasokan listrik padam dan jaringan komunikasi terputus. Dalam kondisi tersebut, informasi yang disampaikan relawan radio menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah untuk mengetahui situasi di wilayah terdampak.
Safrizal secara khusus menyoroti kontribusi Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI) dalam menyampaikan informasi awal bencana, terutama ketika sejumlah wilayah sulit dijangkau akibat terputusnya akses komunikasi.
Menurutnya, Aceh perlu memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, dan perencanaan menghadapi ancaman bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi curah hujan ekstrem, kondisi tanah, dan karakter geografis wilayah.
“Kawasan perbukitan dan lereng di Aceh memiliki kerentanan terhadap tanah longsor. Ketika hujan ekstrem berlangsung dalam durasi panjang, tanah menjadi jenuh air, aliran permukaan meningkat, dan sungai berpotensi meluap dengan membawa material dari kawasan hulu ke permukiman,” jelasnya.
Karena itu, penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika banjir atau longsor terjadi. Penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, pengelolaan lingkungan, serta kesiapan masyarakat harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana.
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, mengatakan refleksi satu tahun bencana menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan bencana sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membayangi pemulihan Aceh.
Menurut Nasir, banjir dan tanah longsor kembali terjadi ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana sebelumnya belum sepenuhnya rampung. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama terkait akurasi data kebencanaan, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan menghadapi potensi bencana susulan.
Nasir juga mengapresiasi kerja Satgas PRR dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Saya berharap seminar dan diskusi dapat menghasilkan masukan dan pemikiran konstruktif untuk memperkuat upaya pemulihan Aceh,” ujarnya.
Seminar dipandu Yarmen Dinamika dengan menghadirkan Safrizal ZA dan akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd., sebagai narasumber.
Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama perwakilan organisasi pers, yakni AJI, IJTI, SMSI, SPS, dan Akpersi.
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, relawan RAPI, ORARI, lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan.





