Habanusantara.net | Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh, Jumat (22/5/2026), dengan meninjau langsung pelayanan kesehatan dasar di Posyandu Sejahtera, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata.
Kunjungan tersebut dalam ranka penguatan layanan kesehatan primer serta peningkatan cakupan imunisasi di Aceh.
Di Posyandu Sejahtera, Wamenkes melihat berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan kepada warga, mulai dari layanan ibu dan anak, pemeriksaan kesehatan balita dan lansia, pemantauan status gizi hingga edukasi kesehatan masyarakat.
Selain meninjau pelayanan, Dante juga berdialog dengan kader posyandu, tenaga kesehatan dan masyarakat terkait pelaksanaan layanan kesehatan di tingkat gampong. Ia mengapresiasi peran kader posyandu yang dinilai menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan stunting, deteksi dini masalah kesehatan serta peningkatan cakupan imunisasi.
Wamenkes yang turut didampingi Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI dr. Andi Saguni, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, Wali Kota Banda Aceh , Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdyus, Ketua TP PKK Banda Aceh Dessy Maulidha Azwar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Wahyudi serta Kepala Puskesmas Lueng Bata dr. Qurrata Aini.
Usai meninjau posyandu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Lueng Bata.
Di lokasi tersebut, Dante turut melihat implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), yakni sistem pelayanan kesehatan terintegrasi berdasarkan siklus hidup masyarakat mulai dari ibu dan anak, remaja, dewasa hingga lansia.
“Implementasi ILP menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat,” ujar Dante.
Dante mengungkapkan masih rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Ia menyebutkan, secara nasional cakupan imunisasi telah mencapai 80,2 persen, sedangkan di Aceh masih berada di kisaran 33 persen.
Menurutnya, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk masih adanya anggapan keliru terkait imunisasi di masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan agar layanan imunisasi semakin mudah diakses masyarakat, termasuk membuka layanan imunisasi pada hari libur.
“Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan,” katanya.
Dante juga mengajak semua kalangan termasuk media massa untuk ikut menyampaikan informasi yang benar mengenai pentingnya imunisasi guna mencegah berbagai penyakit menular.
Ia menyebut rendahnya cakupan imunisasi berdampak terhadap meningkatnya kasus campak di Aceh yang saat ini telah mencapai 263 kasus, termasuk 24 kasus di Banda Aceh.
Selain itu, persoalan halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan karena telah ada fatwa ulama yang menyatakan imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.
“Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat,” pungkasnya.[***]
