Habanusantara.net – Panitia Anggaran DPRK Aceh Tamiang menyorot serius Rancangan KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2026. Lewat rapat paripurna ke-4, Senin (8/9/2026).
Dewan menyampaikan tujuh pekerjaan rumah penting yang harus segera ditangani Pemerintah Daerah. Dari pengelolaan SKPK sampai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semua poin itu dinilai krusial demi transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan.
Rapat yang berlangsung di ruang utama DPRK dipimpin langsung Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, bersama dua wakil ketua, Muhammad Nur dan Saiful Bahri.
Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Panitia Anggaran, Erawati IS, membeberkan ringkasan rancangan APBK 2026.
Angkanya cukup signifikan, dengan pendapatan daerah diproyeksikan Rp1,280 triliun lebih, sementara belanja daerah tembus Rp1,300 triliun. Selisihnya mencatat defisit Rp19,75 miliar yang ditutup lewat pembiayaan netto sebesar Rp19,75 miliar.
“Kami menyarankan tujuh poin penting untuk menjadi perhatian Pemda Aceh Tamiang,” tegas Erawati.
Saran pertama menyangkut ketaatan SKPK dalam menjalankan program. DPRK mengingatkan agar semua kegiatan dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau ada pelanggaran, tanggung jawab penuh jatuh ke instansi pelaksana.
“Jangan sampai karena kelalaian, malah menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” kata Erawati.
Poin kedua dan ketiga fokus pada infrastruktur jalan, isu klasik yang kerap jadi sorotan masyarakat. TAPK diminta memastikan kelengkapan dokumen perencanaan (DED) sebelum proyek dimulai.
Banyak kasus di lapangan, jalan urgen dibangun tapi gagal terealisasi hanya karena DED tidak tersedia. Selain itu, DPRK mendesak agar pembangunan jalan antar kecamatan diprioritaskan dibanding antar desa, supaya ada pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Isu keempat menyentuh PAD yang dianggap masih bisa digali lebih dalam. DPRK menekankan pentingnya optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan potensi lain sebagai sumber PAD. Dengan begitu, Aceh Tamiang tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Kalau PAD naik, pelayanan publik otomatis bisa lebih baik, pembangunan juga makin berkelanjutan,” jelasnya.
Kelima, soal aset daerah yang dianggap masih banyak belum tertata. DPRK menegaskan agar pemerintah melakukan sertifikasi terhadap aset yang berdiri di atas tanah pemerintah.
Aset bergerak pun harus dicek kelayakannya, dan bila tidak layak sebaiknya segera dilelang agar tidak menambah beban operasional.
Masuk ke poin keenam, DPRK mendorong OPD lebih agresif menjemput program dari pemerintah provinsi maupun pusat. Bahkan, perjalanan dinas yang mendukung upaya ini diusulkan untuk ditambah.
“Ini bukan soal jalan-jalan, tapi strategi agar OPD lebih semangat mencari dana dan program tambahan dari luar daerah,” ujar Erawati.
Saran terakhir, DPRK menuntut komitmen TAPK agar hasil kesepakatan bersama tidak diubah-ubah saat pembahasan RAPBK nanti. Menurut mereka, konsistensi adalah kunci agar pembahasan anggaran tidak hanya formalitas belaka.
“Kita ingin setiap kesepakatan dihormati, tidak berubah di tengah jalan,” tegasnya.
Pesan-pesan tajam ini jelas jadi sinyal bahwa DPRK ingin Pemda lebih disiplin dan visioner dalam menyusun APBK 2026.
Dengan angka triliunan rupiah yang diproyeksikan, setiap kebijakan harus tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. Wajar jika tujuh saran itu kemudian disebut sebagai “PR besar” Pemkab Aceh Tamiang.[***]
