Habanusantara.net, Belanja daerah Banda Aceh naik Rp19 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan 2025. Kenaikan ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendesak agar alokasi anggaran tambahan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Penyerahan dokumen RKUA-PPAS APBK-P 2025 itu dilakukan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal kepada Ketua DPRK, Irwansyah ST dalam rapat paripurna, Senin (4/8/2025), di Gedung DPRK Banda Aceh. Dalam paparannya, Illiza menyebutkan total belanja daerah yang diajukan sebesar Rp1.495.494.447.764. Angka ini naik 1,30 persen dari APBK murni 2025, atau setara Rp19,1 miliar.
Peningkatan anggaran juga terjadi di sisi pendapatan, yakni sebesar Rp11,1 miliar menjadi Rp1,480 triliun. Namun dengan selisih belanja yang lebih besar dari kenaikan pendapatan, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran lebih efisien dan strategis.
Illiza menyebut APBK-P ini merupakan respons terhadap dinamika pembangunan dan fiskal yang terjadi sepanjang semester pertama. “Realisasi belanja kita baru di angka 43,30 persen. Ini menjadi refleksi penting untuk menyesuaikan arah belanja agar lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan ini dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan proyeksi fiskal hingga akhir tahun dan hasil evaluasi semester I.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menegaskan bahwa dewan akan mencermati secara rinci usulan perubahan ini. Ia menekankan pentingnya menjadikan APBK-P sebagai alat koreksi terhadap asumsi belanja yang belum tepat sasaran di APBK murni.
“Perubahan anggaran ini bukan sekadar formalitas. Harus menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi. Kenaikan Rp19 miliar bukan angka kecil. Kita ingin ini diarahkan untuk program-program prioritas yang dirasakan langsung rakyat,” kata Irwansyah usai sidang.
Ia menyoroti sejumlah isu krusial yang masih perlu penanganan serius, seperti pemulihan ekonomi lokal pasca-pandemi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, tata kelola kota yang lebih adaptif terhadap transformasi digital, serta layanan dasar publik yang merata.
DPRK, kata Irwansyah, juga meminta agar seluruh proses pembahasan berjalan transparan, akuntabel, dan menghindari program yang hanya “habis uang tapi tak terasa dampaknya”. Ia berharap APBK-P 2025 bisa menjadi momentum penguatan arah pembangunan Banda Aceh, bukan justru memperbesar belanja birokrasi yang tidak efisien.
“Ini soal kepercayaan publik. Belanja naik, maka dampaknya juga harus terasa. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton anggaran,” tegasnya.
Menanggapi itu, Wali Kota Illiza menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari dewan maupun masyarakat. Ia menyebut APBK-P disusun tidak hanya sebagai koreksi teknis, tetapi juga refleksi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan di tengah masa transisi politik dan ekonomi nasional.
“Tahun ini adalah masa transisi pasca pemilu. Kita harus menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Jangan sampai terganggu hanya karena perubahan pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot juga mengklaim telah mengedepankan prinsip value for money dan optimalisasi belanja, termasuk mendorong PAD sebagai fondasi kemandirian fiskal kota.
Meski demikian, publik berharap agar pembahasan lanjutan di DPRK tak hanya berhenti pada formalitas teknis, tetapi benar-benar mengawal agar kenaikan belanja kali ini tak melenceng dari semangat pelayanan publik yang merata.
Sidang paripurna akan dilanjutkan dalam agenda pembahasan detail dan sinkronisasi program antar SKPK. Jika disetujui tepat waktu, APBK-P akan menjadi rujukan baru hingga akhir tahun anggaran 2025.
Ayo bagikan artikel ini jika Anda peduli dengan transparansi anggaran dan layanan publik yang lebih baik di Banda Aceh.
