Headline

Demo Tolak Pencaplokan Empat Pulau, Mahasiswa GAM Bawa Bendera Bulan Bintang

×

Demo Tolak Pencaplokan Empat Pulau, Mahasiswa GAM Bawa Bendera Bulan Bintang

Sebarkan artikel ini
Ratusan mahasiswa di Aceh yang menamakan diri Gerakan Aceh Melawan (GAM) melakukan aksi penolakan pencaplokan empat pulau di Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara. Aksi berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).
Ratusan mahasiswa di Aceh yang menamakan diri Gerakan Aceh Melawan (GAM) melakukan aksi penolakan pencaplokan empat pulau di Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara. Aksi berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025). [Foto/Habanusantara/Fira]

Habanusantara.net – Ratusan mahasiswa di Aceh yang menamakan diri Gerakan Aceh Melawan (GAM) melakukan aksi penolakan pencaplokan empat pulau di Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara. Aksi berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).

Para massa turut membawa bendera bulan bintang, simbol yang identik dengan perjuangan masa konflik di Aceh.

Koordinator aksi, Ilham Riski Maulana mengatakan penetapan empat pulau itu sebagai bentuk pengkhianatan untuk Aceh.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Kami menolak keputusan ini karena mencaplok wilayah Aceh. Empat pulau itu milik Aceh, bukan Sumut,” kata Ilham.

Menurut Ilham, keputusan Mendagri itu mengabaikan fakta sejarah, budaya, dan letak geografis. Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh memiliki hak penuh atas empat pulau tersebut, dan Pemerintah Aceh memiliki bukti kepemilikan yang sah.

“Ini bukan cuma soal tanah, ini soal marwah rakyat Aceh. Pemerintah pusat seenaknya mengatur wilayah kami, dan kami tidak akan diam,” lanjutnya.

Aksi mahasiswa berlangsung dalam suasana tegang namun tetap terkendali. Kibaran bendera bulan bintang oleh sekelompok mahasiswa GAM menarik perhatian peserta aksi lain dan aparat keamanan yang berjaga. Meski begitu, aksi tetap berjalan damai tanpa kericuhan.

Selain menolak pencaplokan wilayah, massa juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan empat batalyon militer baru di Aceh. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi mengganggu perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005.

“Kami tidak butuh tambahan batalyon. Aceh sudah damai. Kita sudah damai,” pungkasnya.[]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News
close