Dewan Banda Aceh Ancam Gunakan Hak Interpelasi Jika Pj. Wali Kota Tetap Paksakan Mutasi

HABA NUSANTARA.NET– Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengancam akan menggunakan hak interpelasi jika Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, tetap memaksakan rencana mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Abdul Ghafur, yang menilai rencana tersebut tidak relevan dan terkesan bermuatan kepentingan tertentu.

“Kalau Pj Wali Kota tetap memaksa, kami, fraksi-fraksi Dewan di DPRK Banda Aceh, siap menggunakan hak interpelasi terhadap Pj Wali Kota,” ujar Abdul Ghafur, Minggu (12/1/2025).

Menurut Ghafur, mutasi ini tidak diperlukan, mengingat masa jabatan Almuniza Kamal hanya tersisa dua bulan. Ia menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu kinerja Wali Kota definitif yang akan memimpin Banda Aceh selama lima tahun ke depan.

Abdul Ghafur mengungkapkan, rencana perombakan 18 jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dikabarkan yang sudah diajukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota.

Ia juga mencurigai adanya tekanan terhadap Sekda untuk menjalankan rencana tersebut.

“Kami meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengakomodir Permintaan Pj Wali Kota Banda Aceh. Rencana mutasi ini sarat dengan muatan politis, dan kalau tetap dilakukan, Banda Aceh akan gaduh,” tegasnya.

Anggota DPRK Banda Aceh tiga periode ini menilai kebijakan ini sangat berbahaya, terutama jika dilaksanakan menjelang berakhirnya masa jabatan Pj Wali Kota.

“Pj Wali Kota seharusnya fokus menyelesaikan persoalan-persoalan penting seperti gaji petugas pasar, persoalan sampah, air bersih, jalan yang berlobang dimana-mana, dan infrastruktur lainnya, bukan sibuk dengan rotasi jabatan,” ungkap Ghafur

Ghafur menambahkan bahwa mutasi yang dipaksakan akan menyulitkan Wali Kota definitif untuk menjalankan program kerja secara optimal.

“Kelihatan ada yang mengendalikan dari belakang. Kalau dipaksakan, dua tahun ke depan pembangunan kota tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.

Dewan ini juga meminta Almuniza Kamal untuk menghentikan rencana mutasi pejabat dan lebih fokus pada tugas utamanya.

Abdul Ghafur menyebut bahwa selama dua bulan sisa masa jabatan, Almuniza seharusnya bekerja untuk rakyat dan tidak sibuk dengan pencitraan.

“Jika tetap memaksakan mutasi, sebaiknya Almuniza mundur saja. Jangan buat gaduh di Banda Aceh,” tegasnya lagi.[*]