Revitalisasi, Upaya Pemerintah Melestarikan Bahasa Daerah

Habanusantara.net – Semakin hari, penuturan bahasa daerah oleh generasi muda semakin berkurang. Bahkan, ada sejumlah bahasa di Indonesia yang terancam punah karena jarang digunakan oleh generasi muda.

Sebagai upaya untuk melestarikan penuturan bahasa yang semakin hari semakin sedikit, Balai Bahasa Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi dan diskusi terkait revitalisasi bahasa daerah.

Kegiatan itu dilaksanakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu 6 Maret 2024. Kegiatan itu berlangsung 5-8 Maret 2024, yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Cabang Banda Aceh-Aceh Besar, Syarwan Joni.

Dalam sambutannya, Kadis Pendidikan Cabang Banda Aceh-Aceh Besar yang membacakan sambutan tertulis Pj Gubernur Aceh menyampaikan keunggulan bahasa daerah atau bahasa ibu adalah keragaman kosa kata yang sangat luas dan spesifik. Karena berkaitan langsung dengan budaya dan cara hidup suku bangsa yang menggunakannya.

“Saya berharap bahasa Aceh dan Gayo akan terus menjadi sumber yang sangat berharga untuk memperkaya bahasa Indonesia,” kata Syarwan Joni.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Umar Sholikhan mengatakan sasaran dari kegiatan diskusi terkait revitalisasi tersebut agar generasi muda Aceh ke depan menjadi penutur aktif bahasa daerah.

Selian itu, tujuan kegiatan itu juga untuk mengajak semua agar pihak mau menjaga kelestarian bahasa dan sastra dengan penuh suka cita, serta membuka ruang kreativitas dan kemerdekaan untuk mempertahankan bahasa daerahnya.

“Alhamdulillah pada tahun ini Provinsi Aceh mendapat kesempatan untuk melanjutkan RDP setelah pada tahun 2023 kami melaksanakan RDP untuk bahasa Gayo,” kata Umar.

Acara tersebut juga diikuti oleh sejumlah kepada daerah yang terlibat dalam proses revitalisasi bahasa daerahnya, diantara para Pj kepala daerah dari dataran tinggi Gayo yang fokus pada pelestarian budaya dan bahasa Gayo.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kemendikbudristek RI, para narasumber dan kepala SKPA dan lembaga terkait lainnya.