Habanusantara.net – Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Raqan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 menyisakan sejumlah catatan kritis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menyampaikan harapannya agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy Banda Aceh terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Dalam pandangan Fraksi PKS, mereka mengakui kerja keras Perumdam dalam memperbaiki kerusakan dan meningkatkan suplai air untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
Namun, Tuanku Muhammad menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan dalam melayani laporan dan keluhan melalui kanal-kandal yang disediakan, seperti website resmi atau nomor hotline.
“Kami mengharapkan agar adanya peningkatan dalam melayani laporan dan keluhan dari masyarakat, baik yang disampaikan langsung melalui website atau nomor hotline.
Hal ini akan membantu keluhan masyarakat segera ditangani dengan cepat, mengingat ketersediaan air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.
Dalam konteks ini, Fraksi PKS berharap agar Perumdam Tirta Daroy terus memperbaiki dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Mereka menginginkan agar keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dapat direspon dan ditangani dengan baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
“Pada akhirnya, kami berharap semoga Perumdam Tirta Daroy pada tahun 2023 dapat selalu memberikan pelayanan air bersih yang baik dan siap menyuplai ke seluruh pelanggan di Kota Banda Aceh dengan normal dan lancar,” tutur Tuanku Muhammad.
Selain itu, Tuanku Muhammad juga menyampaikan harapannya terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Banda Aceh.
Fraksi PKS menginginkan agar TPID dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih maksimal, khususnya dalam mengawasi distribusi gas 3 kg yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Tuanku Muhammad, masih terdapat isu terkait pangkalan gas subsidi 3 kg yang tidak sesuai dengan aturan, menjual di atas harga yang ditetapkan, dan melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Isu ini perlu mendapat perhatian serius dari TPID untuk menjaga stabilitas harga gas dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.
“Akibatnya, warga semakin sulit mendapatkan gas dengan harga yang murah dan berimbas dari naiknya pengeluaran serta harga jual dari produk UMKM masyarakat,” ungkap Tuanku Muhammad.
Fraksi PKS mengharapkan agar TPID dapat bekerja lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan tindakan preventif terkait distribusi gas subsidi 3 kg.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan gas dapat terpenuhi dengan harga yang wajar, mendukung kestabilan ekonomi rumah tangga, dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Kota Banda Aceh.[Adv]
