Sekda Sampaikan LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022 dalam Paripurna DPR Aceh

Berkenaan dengan urusan kesehatan, Pemerintah Aceh secara rutin per tahun melakukan pembayaran premi Jaminan Kesehatan Aceh kepada 1,6 juta jiwa lebih dengan biaya 731 milyar rupiah lebih. Pemerintah Aceh juga melakukan pembayaran iuran kontribusi Penerima Bantuan luaran Jaminan Kesehatan kepada 2,7 juta jiwa lebih dengan biaya sebesar 55,9 milyar rupiah lebih.

Guna memenuhi kebutuhan pangan, telah dibangun 7 lumbung pangan, pemeliharaan cadangan pangan dengan stok akhir beras pada tahun 2022 sebanyak 413,8 ton.

Untuk meningkatkan produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, dilakukan pengadaan bibit tanaman, pupuk, dan benih ikan yang diberikan kepada petani dan kelompok tani. “Untuk mendorong pelaku usaha telah dilakukan upaya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” kata Bustami.

Dari sisi capaian Nilai tukar petani (NTP) sebesar 110,18%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 101,19%, nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 111,35%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 105,07%, dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) sebesar 110,4% meningkat dari tahun 2021 sebesar 103,06%. Produksi padi 1,53 juta ton lebih, dan jagung 200,25 ribu ton lebih. Sementara komoditi kelapa sawit 462,84 ribu ton lebih, kakao 38,33 ribu ton lebih, kopi 75,29 ribu ton lebih. Daging 17,35 ribu ton lebih, daging unggas 61,58 ribu ton lebih, telur 20,43 ribu ton lebih.

Sedangkan untuk produksi perikanan 420,5 ribu ton lebih dengan rincian produksi perikanan tangkap sebanyak 285,09 ribu ton lebih, dan produksi perikanan budidaya sebanyak 135,4 ribu ton lebih.

“Selanjutnya dalam pengendalian dampak perubahan iklim dan rehabilitasi kawasan hutan, dilakukan penanaman berbagai jenis bibit tanaman hutan sebanyak 277,31 ribu lebih yang tersebar di sebelas kabupaten/kota,” kata Bustami.

Dalam upaya penghematan energi, pemerintah Aceh telah memasang lampu tenaga surya sebanyak 330 unit, retrofit lampu penerangan merkuri 808 unit, serta pemasangan instalasi listrik rumah sederhana untuk 3.147 KK.

Bustami mengatakan, semua pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, pilihan, dan khusus/istimewa itu telah dilaksanakan sesuai program prioritas Pemerintah Aceh yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. “Keseluruhan program dimaksud disinergikan dengan kemampuan dan kebijakan anggaran dengan maksud untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas dan partisipasi masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah,” kata dia.