“Untuk kondisi Maret dengan jumlah sampel yang cukup besar mampu menyajkan angka kemiskinan untuk level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan untuk September secara metodologi, dengan jumlah sampel yang lebih kecil hanya mampu menyajikan kondisi untuk tingkat Provinsi dan Nasional saja,” katanya.
Lanjut Dadan, Kemiskinan yang dirilis BPS pada tanggal 16 Januari 2023 merupakan kondisi September 2022 sehingga hanya menyajikan angka nasional dan provinsi.
“Untuk angka kemiskinan menurut Kabupaten/Kota tersedia untuk Maret 2022 persentase tertinggi Kabupaten Singkil (19,18%) dan terendah Banda Aceh (7,13%),” sebut Dadan menjawab terkait data Kemiskinan Kabupaten Kota Kepada habanusantara.net, Rabu (18/1/2023).
“Untuk angka september 2022 TIDAK bisa disajikan angka KAB/KOTA nya,” tambahnya lagi.
Untuk mengintervensi Angka Kemiskinan, Menurut Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh terdapat dua kerangka besar dalam penanganan kemiskinan yaitu Mengurangi beban pengeluaran penduduk dan Meningkatkan pendapatan.
Program Bansos dari pemerintah seperti PKH, BPNT, Sembako, Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan lainnya akan sangat membantu utamanya penduduk pada level bawah untuk mengurangi beban pengeluaran.
Perlu juga, kata Dadan, diperhatikan terkait ketersediaan dan stabilitas harga komoditas barang konsumsi.
Untuk pada jangka panjang, kata Dadan Supriadi, harus mampu meningkatkan pendapatan penduduk misalnya melalui program pemberdayaan melalui akses terhadap KUR, Pengembangan ekonomi lokal melalui Dana Desa.
“Untuk lebih efektifnya program-program tersebut tentunya ketepatan sasaran harus dijaga,” tegasnya.
Selanjutnya hal penting lainnya, ujar Dadan juga adalah dengan memberikan perhatian khusus dan akses program pemberdayaan pada kelompok terbesar penduduk miskin, salah satunya petani.
“Karena tingkat kesejahteraan petani kita pada umumnya masih rendah. Luas lahan yang dikuasai petani di Aceh mayoritas dibawah 0,5 hektar atau disebut petani gurem,” pungkasnya[Is]
