“Muatan penting UU TPKS yang berkaitan dengan anak yaitu adalah pengecualian delik aduan pada kasus pelecehan seksual non fisik, karena ank sering kali tidak mengetahui apa yang mereka alami, jadi tidak berlaku delik aduan, berbeda dengan kekerasan seksual pada umumnya,” ucap Andy.
Selain itu, kata dia, perkawinan anak termasuk tindak pemaksaan perkawinan, pemberatan hukuman (1/3) pada TPKS yang dilakukan terhadap anak, pencabutan hak asuh atau pengampunan anak, pengecualian larangan penyelesaian di luar pengadilan terhadap pelaku anak, perhatian pada kepentingan terbaik pada anak.
“Muatan lain yang penting juga berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan. Untuk pencegahan memerlukan peran keluarga, komunitas, dan Lembaga seperti Lembaga agama, pendidikan, dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia menyebutkan ada tiga jenis kondisi kebijakan daerah, yaitu pertama Afirmatif, yaitu focus kebijakan daerah pada upaya pencegahan dan penanganan. Kedua, kontradiktif-1, yaitu dasar piker kebijakan daerah menempatkan kekerasan seksual sebagai isu moralitas semata, dengan pengaturan yang bersifat superfisial.
Selanjutnya, Kontradiktif-2, yaitu rumusan kebijakan daerah yang multitafsir, cenderung pada pendekatan punitive daripada edukatif pada isu moralitas dan tidak mengintegrasikan pemahaman utuh ketimpangan kuasa, hak korban, dan Langkah afirmasi.
Politisi Aceh, Nurzahri, mengatakan terkadang, permasalahan yang muncul adalah bukan di aturannya, melainkan di pelaksanaan aturannya.
“Misalnya, pada saat ini kita sudah ada qanun yang berprinsip syariat, tetapi pelaksanaannya tidak didukung oleh aparatur penegak hukum yang mengerti tentang peraturan tersebut,” ucapnya.
