Selain itu, lanjut Agus, KPK juga mendorong agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting dalam penyusuan program maupun anggaran. Tujuannya, adalah agar adanya transparansi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat ikut mengontrol.
Sementara itu, Kepala BPN Aceh Agus Tyarsyah, mengatakan saat ini masih banyak aset pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, melalui momentum kerjasama tersebut, ia berharap pihaknya dapat membantu penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
