HABANUSANTARA.NET – Kepastian status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PC PGRI) Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.
Ketua PC PGRI Langkahan terpilih, Asnawi, S.Pd., mengatakan organisasinya akan mengawal aspirasi guru agar memperoleh kepastian status, termasuk mendorong perubahan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Perjuangan perubahan status guru dan tenaga kependidikan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan menjadi salah satu perhatian penting dalam kepengurusan ini.”
Asnawi terpilih secara aklamasi untuk periode 2026–2031 dalam Konferensi ke-23 PGRI Kecamatan Langkahan di Aula UPTD Tanah Jambo Aye, Senin, 2 November 2026. Ia menggantikan kepengurusan sebelumnya untuk memimpin organisasi profesi guru di tingkat kecamatan tersebut.
Menurut Asnawi, PGRI harus berfungsi sebagai wadah perjuangan yang mampu menyampaikan persoalan anggotanya kepada pemerintah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait perlu diperkuat.
“PGRI harus hadir bukan sekadar sebagai organisasi formal, melainkan menjadi wadah perjuangan yang mampu menyampaikan aspirasi dan persoalan guru melalui komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait.”
Selain status kepegawaian, perlindungan profesi dan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian kepengurusan baru. Asnawi menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepastian bagi tenaga pendidik.
“Peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidik. Guru yang mendapatkan kepastian dan dukungan dalam menjalankan profesinya diharapkan dapat lebih optimal melaksanakan tugas mendidik generasi penerus.”
Persoalan kesejahteraan guru juga berkaitan dengan agenda pembangunan pendidikan di Aceh Utara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dr. H. Jamaluddin, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Ketua I Pengurus Daerah PGRI Aceh Utara, Muliadi, S.Pd., menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi bagian dari upaya membangun daerah.
Pesan tersebut disampaikan dalam konferensi yang dipimpin Muliadi, yang hadir mewakili kepala dinas.
“Cita-cita Aceh Utara Bangkit tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi semata, tetapi juga sangat membutuhkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan berkualitas dan dukungan konkret terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.”
Sementara itu, Kepala SDN 2 Langkahan, Rusli, S.Pd., M.Pd., menilai pembangunan pendidikan membutuhkan kerja sama antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.
“Sinergi antara organisasi guru, pemerintah daerah, dan seluruh satuan pendidikan diperlukan agar berbagai program pembangunan sektor pendidikan dapat berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
Di internal organisasi, Asnawi juga meminta anggota menjaga solidaritas dan mengedepankan musyawarah dalam menentukan kebijakan. Ia berharap perbedaan pendapat tidak menghambat kerja organisasi.
“Musyawarah adalah kunci dalam menjalankan roda organisasi. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus menjadi kekuatan untuk melahirkan keputusan terbaik. Saya mengajak seluruh anggota menjaga kekompakan, memperkuat solidaritas, serta aktif memberikan gagasan dan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi maupun dunia pendidikan di Kecamatan Langkahan.”
Konferensi tersebut dihadiri perwakilan pengurus PGRI Aceh, kepala sekolah dan madrasah dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta perwakilan guru se-Kecamatan Langkahan.[SA]
