Haba Nusantara.net– Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, jumlah kasus HIV di Banda Aceh telah mencapai 1.735 jiwa. Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, bahkan setiap bulannya tercatat ada kasus baru.
“Yang sangat kita sayangkan, ada beberapa kategori kasus, baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan hari ini yang didominasi adalah laki-laki dengan laki-laki. Ini yang sangat kita sayangkan,” kata Musriadi, Sabtu (26/4/2025).
Ia menambahkan, data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga menunjukkan lonjakan yang lebih tajam dengan total 541 kasus, yang mayoritas didominasi hubungan sesama jenis laki-laki.
Musriadi menyebut fenomena ini sebagai persoalan besar yang harus segera ditangani serius oleh semua pihak. Ia mengibaratkan persoalan HIV/AIDS di Banda Aceh seperti fenomena gunung es yang berbahaya jika tidak segera diidentifikasi dan diatasi.
“Jika tidak dilakukan proses pembersihan dan identifikasi secara jelas, maka virus ini akan terus berkembang dan menular kepada generasi muda,” tegasnya.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Iliza Sa’aduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah yang telah melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk razia rutin di kawasan-kawasan tertentu.
Namun, menurut Musriadi, upaya pemerintah saja tidak cukup tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen untuk menuntaskan persoalan ini demi melindungi generasi muda Aceh.
Musriadi juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zero maksiat, sesuai dengan visi Wali Kota.
Menurutnya, pemberantasan HIV/AIDS dan persoalan sosial lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga moral dan kesehatan masyarakat.
“Beliau sudah memastikan bahwa Banda Aceh harus zero dari maksiat, salah satunya dengan memberantas virus HIV/AIDS dan persoalan sosial lainnya,” ujarnya.
Selain HIV/AIDS, Musriadi menyoroti tantangan besar lainnya di bidang kesehatan, seperti malaria dan tuberkulosis, yang masih menjadi persoalan serius di Banda Aceh.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, sehingga Banda Aceh menjadi kota yang nyaman, aman, dan inklusif bagi semua.
Lebih lanjut, Musriadi menekankan pentingnya peran lembaga keistimewaan di Aceh, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Dayah, dan Dinas Syariat Islam.
Menurutnya, lembaga-lembaga ini memiliki fungsi penting dalam memperkuat nilai akhlak dan aqidah masyarakat Aceh, karena keistimewaan Aceh dilegitimasi melalui regulasi qanun yang menjadi dasar hukum penegakan syariat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peran lembaga-lembaga keistimewaan ini harus ditopang dengan dukungan anggaran yang memadai, agar program-program mereka berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Musriadi juga menyoroti pentingnya ketahanan keluarga dan pendidikan sebagai benteng utama dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak muda.
Ia menegaskan, jika fenomena ini dibiarkan berlarut-larut, maka masa depan Aceh akan terancam.
“Kalau fenomena ini terus terjadi, Aceh bukan mencetak sumber daya unggul, melainkan kaum-kaum yang lemah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, dimulai dari ketahanan keluarga,” pungkas Musriadi.[***]
