Habanusantara.net – Langkah Wali Kota Banda Aceh yang mengusulkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu langsung menuai respon positif.
Komisi I DPRK Banda Aceh mengapresiasi ide tersebut, bahkan menyebutnya sebagai solusi cerdas untuk nasib tenaga non-ASN yang selama ini masih menggantung.
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, mengatakan gagasan PPPK paruh waktu itu cukup realistis di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Kami memandang ini langkah positif. Niat baik ini jelas untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memberi kepastian bagi tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi,” ujar Nanta, Selasa(26/8/2025).
Menurutnya, skema ini bisa jadi jalan tengah. Pemerintah tetap bisa menjaga kualitas pelayanan publik tanpa harus terbebani secara penuh dengan pengangkatan tenaga kerja, sementara non-ASN yang memenuhi kriteria tetap punya peluang. “Kuncinya pelaksanaan harus adil, transparan, dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
DPRK Dukung, Tapi Butuh Payung Regulasi
Meski mendukung, Nanta perlu arahan jelas dari pemerintah pusat. Pasalnya, status hukum PPPK paruh waktu masih perlu diperkuat agar bisa berjalan legal dan terukur. “Sinergi pusat dan daerah jadi kunci. Kalau regulasi dari pusat jelas, daerah lebih gampang untuk jalankan,” katanya.
Komisi I, lanjut Nanta, siap ikut mengawal kebijakan ini. Baik dari sisi pengawasan maupun penguatan regulasi di level daerah. Ia juga berharap prosesnya nanti benar-benar melibatkan komunikasi dengan semua pihak, termasuk tenaga non-ASN itu sendiri.
“Kami yakin, kalau eksekutif, legislatif, dan tenaga non-ASN bisa duduk bareng, jalan keluar terbaik pasti bisa ditemukan. Dan yang terpenting, solusi ini harus berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam,” pungkasnya.[***]
