Ia menegaskan, bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah untuk memastikan pelayanan kembali normal sangat dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
“Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah,” tegasnya.
Purwadi juga memberikan apresiasi kepada delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.
