Habanusantara.net – Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sanksi pemberhentian tersebut dijatuhkan setelah tim pemeriksa Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan keputusan itu merupakan hasil dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan FD.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, FD dinilai memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk Pemko Banda Aceh sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” sebut Emilia, Jumat (13/11/2026).
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Pada 4 Oktober 2026, BKN merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Menindaklanjuti rekomendasi itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai PNS.
Keputusan tersebut menjadi tindak lanjut proses penegakan disiplin aparatur di lingkungan Pemko Banda Aceh. Pemko menegaskan sanksi kepegawaian berlaku bagi seluruh ASN tanpa terkecuali, termasuk pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis.
Sementara itu, FD juga terseret dalam perkara dugaan jarimah liwath yang ditangani Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh bersama Satpol PP dan WH Aceh. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan penyidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.
Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Rizal menjelaskan, perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut belum diatur secara konkret dalam qanun.
Atas perkembangan itu, Pemko Banda Aceh menilai perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat. Pemko berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait dapat menghasilkan ketentuan yang lebih jelas sehingga penegakan syariat memiliki kepastian hukum.
Pemko juga mengajak masyarakat menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi.[Fira]
