Bobby mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) aktif, termasuk Kabupaten Asahan.
Karena itu, ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak jenis layanan di MPP. Sementara daerah yang belum memilikinya diharapkan segera membangun fasilitas pelayanan terpadu tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kerja keras dalam menangani dampak bencana.
