HABANUSANTARA.NET, BANDA ACEH – Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menginisiasi pelatihan Training of Trainers (ToT) Ketahanan Keluarga untuk memperkuat kapasitas kader penggerak gampong dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga di tengah masyarakat.
Kegiatan yang diadvokasi Farid tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh selama dua hari, 5–6 November 2026, di Hotel Al Hanifi, Lampriet, Banda Aceh.
Pelatihan ini diikuti 50 peserta dari sembilan kecamatan di Banda Aceh. Para kader dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengenali persoalan keluarga, memahami faktor penyebabnya, serta berperan dalam edukasi dan pendampingan masyarakat.
Farid mengatakan, penguatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketahanan keluarga. Menurutnya, berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, persoalan ekonomi, pengasuhan anak, hingga penyalahgunaan narkoba membutuhkan perhatian bersama.
Selama pelatihan, DP3AP2KB menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala DP3AP2KB Banda Aceh Tiara Sutari AR, S.STP, MM; konselor keluarga, hypnotherapist, dan grafolog Erina Rusdian Sari, S.Pd, CMHA, CI; serta praktisi kesehatan herbal dan komunikasi keluarga Febri Sugianto, SP.
Materi yang diberikan mencakup pemahaman persoalan keluarga, komunikasi efektif dan empatik, teknik edukasi, serta pendampingan masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga.
“Mereka dibekali pengetahuan mengenai berbagai persoalan keluarga yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, hingga masalah pengasuhan anak,” ujar Farid.
Ia berharap, setelah mengikuti pelatihan, para kader dapat turun langsung ke masyarakat dan menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diteruskan melalui edukasi dan pendampingan keluarga.
Farid juga menyoroti angka perceraian di Banda Aceh. Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh yang ia sampaikan, sekitar 70–80 persen perkara perceraian merupakan gugatan yang diajukan pihak perempuan atau gugat cerai. Sejumlah faktor yang disebut menjadi pemicunya antara lain KDRT dan persoalan ekonomi.
“Persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu, misalnya ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memicu konflik berkepanjangan hingga berujung pada perceraian,” papar Farid.
Menurutnya, pemerintah perlu hadir dalam menangani persoalan tersebut. Namun, keterbatasan pemerintah membuat kolaborasi dengan kader dan kelompok masyarakat menjadi penting untuk memperluas jangkauan program penguatan keluarga.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Tiara Sutari, mengatakan berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian memiliki keterkaitan dengan kondisi keluarga.
Karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk membangun ketahanan keluarga secara lebih luas.
“Kami menyadari bahwa dinas tidak mungkin bekerja sendiri, terlebih dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu, kami memiliki program kemitraan dengan masyarakat,” ujarnya.
Tiara menjelaskan, para kader yang mengikuti pelatihan diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan edukasi tentang pentingnya membangun keluarga yang tangguh, mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat gampong.
“Tidak ada keluarga yang sepenuhnya terbebas dari persoalan. Namun, keluarga yang mampu melewati berbagai ujian dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga merupakan keluarga yang memiliki ketahanan. Inilah yang ingin kami tanamkan melalui kegiatan tersebut, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah,” paparnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Banda Aceh Risda Zuraida, SE, Ketua RKI Kota Cut Irma Yunita, Koordinator Majelis Taklim Kuta Alam Santi Zuhra, serta para Ketua TP PKK gampong.
