Habanusantara.net — Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengawal program gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), serta kesehatan reproduksi (Kespro).
Langkah tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi dan Komitmen Stakeholder Terkait Program Gizi, KIA, dan Kespro yang digelar Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) melalui Program Kesehatan Keluarga dan Gizi di Hotel Seventeen, Jumat (12/6/2026).
Kepala Dinkes Banda Aceh, Wahyudi, S.STP., M.Si., mengatakan persoalan kesehatan ibu, anak dan generasi muda tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan secara sendiri.
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi program serta pemanfaatan data yang akurat untuk menentukan intervensi terhadap berbagai persoalan kesehatan, termasuk stunting dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
“Perlu adanya sinkronisasi program yang matang di tingkat daerah serta pemanfaatan data yang akurat guna mengintervensi berbagai permasalahan kesehatan, seperti stunting dan pemberian hak kesehatan reproduksi,” kata Wahyudi.
Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen antar-stakeholder dalam menjalankan program Gizi, KIA dan Kespro di Banda Aceh.
“Kita harapkan seluruh pihak terkait dapat meningkatkan sinergi dan berkolaborasi secara aktif. Dengan komitmen yang kuat, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan keluarga, penurunan angka stunting secara signifikan, serta terciptanya sistem pelaporan data yang lebih valid dan terintegrasi di Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh turut membahas hasil input layanan program KIA, Gizi dan Kespro Kota Banda Aceh melalui aplikasi Sigizi Terpadu (Si Gizi Kesga).
Evaluasi berbasis aplikasi tersebut digunakan untuk melihat hasil input layanan serta validitas data program yang dicapai di tingkat daerah.
Kabid Kesmas Dinkes Banda Aceh, Nurjannah, SKM., MKM., juga memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program KIA, Gizi dan Kespro Triwulan I 2026.
Pemaparan tersebut menjadi bahan untuk melihat pencapaian target sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama tiga bulan pertama 2026.
Sementara itu, DP3AP2KB memberikan materi mengenai sosialisasi dan implementasi Puskesmas Ramah Anak. Materi tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan komitmen bersama seluruh stakeholder untuk memperkuat pelaksanaan program serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh.[***]
