Habanusantara.net – Ancaman lonjakan kemiskinan kembali membayangi Aceh. Serangkaian bencana alam yang melanda wilayah ini pada akhir November 2025 dinilai berpotensi memukul perekonomian masyarakat secara serius dan berisiko mendorong angka kemiskinan melonjak tajam, bahkan melampaui kondisi sebelum tsunami 2004.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Amri, SE, MSi, mengungkapkan bahwa Aceh memiliki pengalaman historis yang pahit terkait kemiskinan struktural yang diperparah oleh konflik dan bencana besar.
Sebelum tsunami 26 Desember 2004, angka kemiskinan Aceh tercatat berada pada level sekitar 29 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut mencerminkan rapuhnya struktur ekonomi masyarakat Aceh saat itu di tengah konflik bersenjata.
Namun, bencana tsunami yang menghancurkan berbagai wilayah justru diikuti oleh proses pemulihan ekonomi yang relatif cepat. Dalam kurun waktu sekitar tiga tahun pasca tsunami, angka kemiskinan Aceh berhasil ditekan hingga 18 persen, seiring masifnya rekonstruksi, bantuan internasional, dan perputaran ekonomi lokal.
“Dampak tsunami memang sangat parah, terutama di Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Aceh Jaya dan Aceh Barat. Tetapi secara ekonomi, wilayah-wilayah itu justru mengalami pemulihan yang sangat signifikan setelah bencana,” ujar Dr Amri saat diwawancarai MITRABERITA.NET.
Menurutnya, arus bantuan, pembangunan infrastruktur, serta penyerapan tenaga kerja lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi kala itu menjadi faktor penting yang mendorong penurunan angka kemiskinan secara cepat dan signifikan.
Memasuki dua dekade pasca tsunami, Aceh kembali dihadapkan pada tantangan serius. Saat ini, angka kemiskinan Aceh berada pada kisaran 12,33 persen, masih di atas rata-rata nasional, namun menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, situasi tersebut terancam berubah drastis. Dr Amri memperingatkan bahwa bencana alam yang terjadi pada akhir November 2025, yang berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, berpotensi mendorong lonjakan angka kemiskinan secara ekstrem.
“Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, angka kemiskinan Aceh bisa melonjak hingga empat kali lipat, bahkan saya memprediksi bisa menyentuh angka 40 persen,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dampak bencana kali ini tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan sumber-sumber penghidupan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan kecil, hingga usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Aceh.
Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah terdampak merupakan daerah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang sudah tinggi sejak sebelum bencana.
“Ketika 18 kabupaten terdampak sekaligus, maka efeknya bersifat sistemik. Ini bukan lagi masalah lokal, tetapi ancaman ekonomi regional,” kata Dr Amri.
Ia menilai, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah-langkah luar biasa agar lonjakan kemiskinan tidak berujung pada krisis multidimensi.
Menurutnya, pengalaman pasca tsunami 2004 seharusnya menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu mendorong program pemulihan ekonomi yang cepat, terukur, dan langsung menyentuh masyarakat terdampak, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik semata.
Selain itu, Dr Amri juga mengingatkan bahwa lonjakan kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan sosial, tetapi juga berpotensi kembali mengganggu stabilitas keamanan dan politik di Aceh.
“Jika kemiskinan kembali melonjak seperti sebelum tsunami, maka risiko konflik sosial, kriminalitas, dan ketegangan politik juga akan meningkat. Ini harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perlindungan sosial yang diperluas, pembukaan lapangan kerja darurat, dukungan modal bagi pelaku UMKM, serta pemulihan cepat sektor-sektor produktif pascabencana.
Dr Amri juga mendorong agar pemerintah membuka ruang kolaborasi yang luas dengan perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.
“Aceh pernah bangkit dari bencana besar. Tapi kebangkitan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, keberanian mengambil keputusan cepat, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat miskin. Untuk menghindari konflik sosial ekonomi yang berujung pada instabilitas politik dan keamanan, maka perlu kehadiran negara sepenuhnya di Aceh,” tutupnya.
