Selain membahas KUA dan PPAS, DPRK Sabang juga telah menyusun sejumlah agenda lain dalam masa sidang pertama ini. Beberapa di antaranya mencakup evaluasi kinerja pemerintah daerah, pembahasan rancangan qanun prioritas, serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan.
DPRK berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak keluar dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dewan akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diusulkan pemerintah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga untuk keberlanjutan pembangunan Sabang di masa depan,” tegas Magdalaina.
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi publik dalam setiap proses pembahasan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif memberikan masukan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, dan peningkatan infrastruktur dasar di pulau terluar Indonesia tersebut.
