Habanusantara.net — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun tiga jembatan rangka baja di wilayah pelosok Kabupaten Aceh Barat. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat di daerah terpencil dalam mengakses layanan publik dan menjalankan kegiatan ekonomi.
Rencana pembangunan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 6 September 2025. Ia menjelaskan bahwa ketiga jembatan tersebut akan dibangun di tiga titik strategis yang selama ini kerap menjadi persoalan utama dalam konektivitas antar desa, terutama saat musim hujan.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat telah merespons usulan yang kami sampaikan sebelumnya. InsyaAllah, tiga jembatan akan dibangun di wilayah kecamatan pelosok Aceh Barat,” ujar Kurdi.
Adapun lokasi pembangunan jembatan yang dimaksud meliputi penghubung antara Desa Kuala Bhee dengan Desa Bakat di Kecamatan Woyla, Desa Keuramat dengan Babah Krueng Teplep di Kecamatan Panton Reu, serta satu jembatan gantung yang akan dibangun di Desa Pasie Jeumpa, Kecamatan Kaway XVI. Ketiga lokasi ini dinilai sangat vital dalam mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi barang, terutama hasil pertanian dan kebutuhan pokok.
Kurdi menuturkan bahwa untuk mendanai proyek ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp115,443 miliar. Dana tersebut akan difokuskan untuk membangun jembatan rangka baja dengan struktur yang kokoh dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem serta tekanan arus sungai saat banjir datang.
“Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun wilayah pelosok. Tidak hanya sekadar perbaikan kecil, tetapi penggantian total jembatan menjadi rangka baja yang jauh lebih kuat dan memiliki umur pakai yang panjang,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana ini berawal dari surat resmi yang dikirimkan oleh Bupati Aceh Barat kepada Kementerian PUPR pada 18 Maret 2025 lalu. Dalam surat tersebut, Bupati menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur penghubung yang andal untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tertinggal.
“Surat tersebut menjadi dasar yang kuat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Alhamdulillah, pada 9 Juni 2025 lalu, tim survei dari Kementerian PUPR telah turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi lapangan,” ungkap Kurdi.
Meskipun respon dari pemerintah pusat sudah diterima dan proses survei telah dilakukan, waktu pasti dimulainya pembangunan masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian PUPR. Kurdi berharap proyek ini bisa segera dieksekusi, paling lambat pada tahun 2026 mendatang.
“Harapan kami, pembangunannya bisa segera dimulai tahun depan. Kami terus berkoordinasi dan memantau perkembangan administrasi dan teknisnya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika proyek ini berjalan sesuai rencana, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh ribuan warga yang selama ini harus menghadapi kesulitan saat melintasi sungai, terutama ketika jembatan tradisional rusak atau hanyut diterjang banjir.
Pentingnya keberadaan jembatan rangka baja bukan sekadar soal infrastruktur. Menurut Kurdi, jembatan-jembatan tersebut akan menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas warga di desa-desa pelosok.
“Dengan jembatan yang lebih kokoh, distribusi barang, hasil tani, dan akses ke layanan pendidikan serta kesehatan akan jauh lebih lancar. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Kurdi menambahkan bahwa saat ini banyak warga yang harus mengambil rute jauh atau bahkan nekat melintasi sungai dengan perahu darurat hanya untuk membawa hasil panen atau mengakses fasilitas kesehatan. Tak sedikit juga anak-anak yang harus menempuh perjalanan berbahaya untuk bisa sampai ke sekolah.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah terpencil akan terus melebar. Maka dari itu, pembangunan jembatan ini sangat krusial,” tambahnya.
Aceh Barat, khususnya di daerah pegunungan dan aliran sungai besar, memang dikenal dengan medan yang sulit. Ketika musim hujan tiba, arus sungai menjadi deras dan kerap menyebabkan kerusakan parah pada jembatan darurat yang dibangun secara swadaya oleh warga.
“Sudah terlalu sering warga kami harus memperbaiki jembatan kayu seadanya. Tapi ketika banjir datang, semuanya habis. Karena itu, kehadiran jembatan rangka baja akan menjadi solusi jangka panjang,” ucap Kurdi.
