Habanusantara.net – Program bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang digulirkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal mendapat sorotan positif dari legislatif.
Meski begitu, Ismawardi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) menilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2 miliar masih belum cukup untuk menjawab besarnya kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh bidang pemerintahan dan hukum menyebut, melihat antusiasme warga yang mencapai 3.680 pendaftar sementara kuota hanya 1.000 orang, sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangkan penambahan anggaran menjadi Rp 3 miliar.
“Program ini bagus dan sangat menyentuh masyarakat kecil. Namun, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, rasanya tidak adil kalau hanya seribu orang yang bisa menikmati. Kami mendorong agar Pemko menambah anggaran minimal Rp 3 miliar sehingga lebih banyak pelaku UMKM terbantu,” ujar Ismawardi, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Banda Aceh. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun, tambahan modal usaha bisa menjadi nafas baru agar usaha kecil tetap berjalan.
“Warga kita butuh bantuan untuk bertahan. Kalau hanya seribu orang yang dapat, sisanya pasti kecewa. Karena itu, pemerintah jangan berhenti pada angka Rp 2 miliar, tapi harus berani menambah supaya bisa lebih merata,” tegasnya.
Pihaknya juga berkomitmen mengawal kebijakan ini agar penyaluran dana dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi yang ketat agar modal usaha benar-benar diterima oleh pelaku usaha aktif, bukan sekadar pencari bantuan.
“Baitul Mal sudah bekerja dengan sistem online dan itu langkah baik. DPRK akan terus mengawasi agar tidak ada yang salah sasaran, dan kami berharap penambahan anggaran ini bisa dipertimbangkan,” tutupnya.[is]
