Habanusantara.net – Sejumlah tenaga honorer di Kota Banda Aceh meminta pemerintah kota untuk segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Tuntutan ini disampaikan mengingat batas waktu pengusulan paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) jatuh pada Senin (25/8/2025) mendatang.
Jika tidak diusulkan maka tenaga kontrak berpotensi kehilangan status karena ke depan tidak ada lagi skema kontrak daerah.
“Kami berharap usulan paruh waktu ini segera diajukan, tanggal 25 besok ditutup untuk usulan paruh waktu ke BKN,” kata perwakilan tenaga kerja, Helmiza saat melakukan audiensi di balai kota, Jumat (22/8/2025).
Helmiza menjelaskan, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, usulan tetap harus diajukan agar nasib tenaga kontrak memiliki kepastian.
Walaupun tidak diangkat penuh sesuai perintah BKN, setidaknya masih bisa diakomodir melalui kontrak daerah. Kalau tidak, sisa tenaga bisa saja dirumahkan, karena ke depan tidak ada lagi istilah kontrak.
“Yang kami inginkan itu diusulkan jadi PPPK paruh waktu walaupun penggajiannya tetap mekanisme kontrak,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh penetapan terkait pengangkatan ini ada di tangan pimpinan daerah. Pemko Banda Aceh, lanjutnya, saat ini sedang mengoptimalkan anggaran kota, namun para tenaga kontrak berharap komitmen wali kota untuk memperjuangkan usulan paruh waktu bisa benar-benar terwujud.
“Ini soal masa depan kami yang sudah lama mengabdi. Jangan sampai aturan baru membuat pengabdian puluhan tahun seolah tidak berarti,” tegas Helmiza.[Fira]
