Dari BP Haji Jadi Kementerian
Kementerian Haji dan Umrah sebenarnya bukan benar-benar “baru dari nol”. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di awal pemerintahannya.
Badan ini diberi mandat untuk mengelola ibadah haji mulai tahun 2026.
Nah, dengan keputusan DPR hari ini, BP Haji resmi “naik kelas” jadi kementerian.
Tugasnya jelas: memastikan penyelenggaraan haji dan umrah lebih tertata, transparan, serta efisien.
Langkah ini juga menjawab kritik publik selama ini soal pengelolaan haji yang dianggap masih ruwet.
Dari antrean panjang hingga pelayanan yang belum maksimal, semua jadi catatan yang diharapkan bisa diperbaiki lewat kementerian baru ini.[]
