“Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji akan menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Jadi nanti tidak ada lagi yang tercecer atau terbagi di tempat lain,” ujar Marwan dalam rapat yang disiarkan TVR Parlemen.
Pimpinan rapat paripurna, Cucun Ahmad Syamsurijal, kemudian menanyakan langsung ke seluruh peserta rapat.
“Apakah setuju disahkan?” tanyanya. Serempak, seluruh anggota menjawab, “Setuju!”.
Sorak persetujuan itu menandai lahirnya kementerian baru yang bakal mengubah wajah pengelolaan haji Indonesia.
Tak ketinggalan, perwakilan pemerintah yang hadir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, juga menyatakan persetujuannya.
Ia menegaskan, negara mendukung penuh perubahan ini demi memperbaiki tata kelola ibadah haji dan umrah ke depan.
