Habanusantara.net – Satu gebrakan baru lahir dari Senayan. DPR RI resmi mengesahkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Artinya, urusan ibadah haji dan umrah kini tak lagi di bawah Kementerian Agama (Kemenag), tapi berdiri sendiri dalam satu kementerian khusus.
Keputusan ini diketok dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Semua fraksi sepakat, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah resmi berubah.
Suasana paripurna tadi siang sempat jadi sorotan. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan pemaparan panjang lebar soal pentingnya lembaga baru ini.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi sistem “satu atap” alias one stop service untuk segala urusan penyelenggaraan haji. Dari administrasi, infrastruktur, sampai SDM, semuanya akan terpusat di kementerian ini.
